BAIN HAM RI Dan LBH CCI Desak Kapolda Sumbar Tertipkan Mobil Yang ODOL Dan Mobil Ekspedisi Pemakai BBM Subsidi Berujung Di Duga KKN
SKN.id: Pesisir Selatan
Sabtu 24 Agustus 2024 Jam 16.00.Wib Kementrian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat UPPKB Air Haji Kecamatan Linggo Saribaganti Pesisir Selatan, Sumbar
Ada Giat Operasi Simpatik Sadar Keselamatan Tanpa over DimensionOver Loading (ODOL) Selama 5 Hari Dari tanggal 19-25 Agustus 2024,
Dalam Kesempatan ini Kami dari Lembaga independen Sumbar dan Beberapa Ormas Menyaksikan Adanya Kemacetan dalam waktu Dua jam sudah Ratusan mobil Angkutan yang macet karena Ada Giat Pemeriksaan Perlengkapan kendaraan Angkutan Darat Di UPPKB Air Haji Kecamatan Linggo Saribaganti Pesisir Selatan .Mobil yang tidak berani Masuk Timbangan ini pasti ada kendala di duga Tidak Bisa kir atau STNK mati dan kelebihan Muatan serta over Dimension Over Loading (ODOL)
Kami Menduga Semua ini Terjadi Akibat Lemahnya penegakan Hukum Di Sumatra Barat,Serta Regulasi Di Sumatra Barat Tidak Bermanfaat,dan lembek Akibat Pengusaha Ekspedisi atau Pengusaha angkutan Darat yang seakan akan semua bisa diatur,Apabila mobilnya di Tahan,Mereka sudah siapkan ibarat Macan nya (beking) untuk Mengurus, Satu kali Telpon Saja kepada yang menilang atau yang Mengadangin Mobilnya Langsung di keluarkan,hal ini Kami menduga atau dampak nya Berujung KKN.
Kami dari Badan Advokasi Investigasi Hak Hasasi Manusia Repoblik Indonesia (BAIN HAM RI)DPW Sumbar dan
Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan(LP KPK )Komda Sumda Sumbar Serta
LBH CENDRAWASIH CELEBES
Kami Minta Kapolda Sumbar Wajib Tertibkan Semua Mobil Angkutan Darat seperti kebanyakan Mobil Tenki CVO ,Mobil Tronton angkutan Barang seta mobil Dump Truck,Tidak pilih kasih siapapun Pemilik nya ,yang sekiranya Melanggar aturan wajib di kandangin. 
Kami Sengaja Desak Kapolda Sumbar Bertindak Tegas semua Perusahaan Ekspedisi Angkutan Darat wajib Patuh Aturan ,karena Ribuan Kendaraan Ekpedisi Di Sumatra Barat Di Duga Pemakai BBM subsidi,Kami menduga hal ini sudah merugikan Negara selama ini akibat dari (Berkolaborasi Sana sini),Ujungnya juga KKN.
karena yang di Subsidi Itu bukan Perusahaan tapi Masyarakat tidak mampu dan Nelayan.
Kalau selama ini pengusaha yang Nilai kekayaanya Miliaran Rupiah,Ada apa bebas..Kendaraanya pemakai BBM bersubsidi…
Dalam Hal ini kami dari Aktivis independen Atau Praktisi hukum yang Berdomisili di Provinsi Sumatra Barat sangat Mengklaim Prilaku Perusahaan Perusahaan seperti ini,
Akibat dari Semua ini inkam Daerah Provinsi Sumatera Barat juga berkurang di perkirakan Puluhan Miliar Rupiah Perbulan akhirnya Pembangunan lamban dan lembek Di provinsi Sumatera Barat (Bersambung)
Pos terkait
Suara Terbaru
Tidak ada komentar