SKN.ID:Pessel-Sumatera Barat
Tim investigasi Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) menemukan dugaan penyelewengan dana di beberapa instansi pemerintah.Kami dari LP KPK melakukan investigasi terhadap semua dinas di Kabupaten Pesisir Selatan. Namun, setiap kali kami datang ke kantor mereka, tidak pernah lagi kami temui mobil plat merah dan orangnya. Kadang-kadang telepon pagi tidak diangkat, dan chat hanya dibalas pada sore hari dengan berbagai alasan. Sepertinya, mereka enggan dikonfirmasi.
Hal serupa terjadi saat kami menginvestigasi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pesisir Selatan terkait beasiswa murid SD dan SMP sebesar +-1.800 orang yang belum diberikan pada tahun 2024. Kepala Baznas Yose mengaku dana tersebut sudah diklarifikasi oleh media dan menyatakan isu tersebut tidak benar, karena digunakan untuk Pilkada.
Kami meminta data siswa/siswi yang menerima bantuan/beasiswa dari Baznas SD 1200 orang ,SMP 600 Orang dan S 1.103 orang , data bantuan rumah Jadi dan tidak layak huni tahun 2024.Serts pogram RTLH bagi keluarga kurang mampu di Kabupaten Pesisir Selatan pada 2023 telah direalisasikan melalui Baznas Kabupaten Pesisir Selaatan sebanyak 115 unit rumah, yang dibiayai dengan dana hibah APBD sebanyak 15 unit dan dana program Baznas sebanyak 100 unit.
Kepala Baznas Yose menjawab bahwa data tersebut ada di Bidang Penyaluran Zakat.Saat kami konfirmasi melalui chatingan di WhatsApp ucap Zulhakim.C F L E Sebagai Anggota Komnas LP KPK Pusat dan Juga Merangkap Sebagai Ketua DPW LBH CCI UMK Provinsi Sumatra Barat
Kepala Baznas Pessel Yose Leonando Menyatakan sikap di Media (Sumbar Kita.id)Bahwa Sudah Membayarkan Beasiswa S.1 & S.ll. yang kuliah di Luar Negeri Maka kami Nanti Dari LP KPK Akan Cek Bukti hasil Pengeluaran uangnya sebayak 1.203 orang siswa S1 di luar Negeri.
Sebanyak 473 orang petugas gharim masjid tahun 2025 di Kabupaten Pesisir Selatan menerima insentif tahunan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pesisir Selatan 400.000 per Orang . tutup Anggota investigasi LP KPK (Syafri )
Begitu juga dengan Dinas Pendidikan, BPBD, Pertanian dan PUPR, semuanya mengeluh dan tidak transparan. Proyek pengerasan jalan Lumpo-Gurun Panjang Bayang-Batu Kunit IV JURAI retak-retak dan ambruk hanya dua 20 hari pasca-pengerjaan, dengan anggaran DAK Rp8,1 miliar.
Terkait Pasar Painan Anggaran mencapai +-53 Miliar sampai Sekarang Belum bisa di Tempati oleh pedagang sudah mulai resah,hal ini membuat Perekonomian pedagang pasar terganggu,sepertinya pasar Painan lamban apakah masih berlanjut atau samapi di situ DID nya,Bagai mana Penilaian lembaga Negara Pengawasan atau APH , pengawasan Fungsional di Sumatra Barat.. Apakah Tutup Mata..
LP KPK akan terus mendalami dan mengawal kegiatan instansi pemerintah, termasuk APH Kabupaten Pesisir Selatan dan Provinsi Sumatera Barat, serta mendorong kasus ini kepada Kejaksaan Agung.
(Bersambung)
Tidak ada komentar