Dugaan Pungli Program PTSL Desa Plaosan LSM Gerbang Indonesia (,GI) Malang Angkat Bicara
Malang, Suara keadilannews.id – Dugaan pungutan liar (pungli) program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), masih marak terjadi di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Seperti yang terjadi di Desa Plaosan Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Panitia PTSL diduga memungut biaya pengurusan sebesar Rp.700.000 per bidang tanah.
Adanya dugaan pungutan biaya PTSL di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, sebesar Rp.700.000 tersebut menabrak aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang sudah menetapkan biaya maksimal PTSL sebesar Rp.150.000 untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali.
Pungutan tersebut tidak sedikit dikeluhkan masyarakat yang mengikuti program PTSL Desa Plaosan terutama bagi warga berpenghasilan rendah, kebijakan itu sangat memberatkan.
Mengenai hal tersebut, Ketua LSM Gerbang Indonesia, Muslik sapaan akrabnya Oce angkat bicara terkait maraknya dugaan pungutan liar (pungli) dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Malang, khususnya di wilayah Kecamatan Wonosari.
Ketua LSM Gerbang Indonesia (GI) menyoroti adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum Panitia PTSL dan Kepala Desa dalam pelaksanaan program PTSL yang seharusnya berpatokan pada aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang sudah ditentukan biaya maksimal Rp.150.000 untuk Pulau Jawa dan Bali.
Kepada Suara Keadilannews.id dan Bratapos.com, Ketua LSM Gerbang Indonesia (GI), Muslik mengatakan, tindakan tersebut jelas melanggar aturan yang berlaku, termasuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, Peraturan Gubernur, serta Peraturan Wilayah yang tertuang dalam Peraturan Bupati.
“Jika ada oknum Kepala Desa atau Panitia yang terlibat dalam pungli PTSL, maka hal tersebut harus diproses secara hukum,” ucapnya saat ditemui di wilayah Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jum’at (21/2/2025) siang.
Selain itu, dirinya juga menekankan peran Camat sebagai pembina wilayah. Jika seorang Camat mengetahui adanya pungli tetapi membiarkannya terjadi, maka seluruh pihak terkait wajib dilaporkan. Laporan hasil temuan dugaan pungli PTSL nantinya akan diteruskan ke Pidsus, baik ke Polda Jawa Timur maupun Kejaksaan Tinggi Surabaya.
LSM Gerbang Indonesia (GI) juga menyoroti dugaan pungli PTSL yang ada di Desa Plaosan, Kecamatan Wonosari, dimana warga (pemohon) diminta membayar per bidang Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk ikut program PTSL.
“Padahal, menurut regulasi SKB Tiga Menteri, Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati, biaya yang diperbolehkan hanya Rp150 ribu. Apalagi jika Panitia PTSL atau Pemerintah Desa membuatkan surat kesepakatan atau surat pernyataan terhadap warga (pemohon), praktek seperti ini merupakan bentuk kesepakatan jahat jika Panitia PTSL atau Pemerintah Desa memaksakan pembayaran lebih tinggi dari yang telah ditetapkan,” tegas Muslik selaku Ketua LSM Gerbang Indonesia (GI).
Sebagai langkah tindak lanjut, LSM Gerbang Indonesia (GI) siap membawa kasus ini ke ranah hukum. Pihaknya juga mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malang untuk lebih aktif mengawasi program PTSL agar tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung-jawab.
“Kami siap melaporkan dugaan pungli ini ke tingkat Provinsi, Polda Jawa Timur. Selain itu, BPN sebagai pihak yang berwenang juga harus bertindak tegas dalam mengawasi pelaksanaan PTSL agar tidak disalahgunakan,” pungkasnya. Bersambung… (HR/Zen/Tim)
Pos terkait
Suara Terbaru
Tidak ada komentar