x

Ketua LBHCCI Angkat Bicara Terkait Anggaran Pendidikan Kota Sorong,Ada Apa Ya?

waktu baca 3 menit
Selasa, 16 Jan 2024 02:25 0 1096 adminkeadilan

Suarakeadilannews.id

 

Kota Sorong-Sekolah adalah tempat dimana semua orang menuntut ilmu, pemerintah begitu genjar-genjarnya menganggarkan APBN untuk pendidikan Trilluannan Rupiah untuk membantu anak-anak agar bisa menempuh pendidikan dengan baik, di Tahun 2023 pemerintah menggelontorkan anggaran pendidikan sebesar Rp. 660,9 trilliun atau 20 persen pada APBN 2024, Sorong ( 16/01/2024 )

 

Maraknya pungutan liar yang dilakukan sekolah-sekolah yang ada di Kota Sorong, membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah ada pembiaran dari Dinas Pendidikan, ataukah dinas pendidikan setuju dengaqn pungutan liar yang dilakukan sekolah?,

 

Kepada awak media Ketua LBH CCI yang juga Anggota Kongres Advokad Indonesia ( KAI ) angkat bicara, “Pungutan liar yang dilakukan oleh sekola-sekolah secara terang-terangan, seolah-olah itu tidak melanggar hukum, padahal dalam Permendikbud  No. 75 Tahun 2016 tentang komite sekola Pasal 1 mejelaskan tentang apa itu pungutan dan apa itu sumbangan, Pasal 12 Hurf a-i, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif dilarang:

 

(a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di Sekolah;

 

(b. melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya;

 

(f. mengambil atau menyiasati keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi komite Sekolah;

 

(g. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan

pribadi/kelompok;, kan Jelas sudah ada indikasi melawan hukum,”Jelas Rifal

 

“Saya merasa miris dengan keadaan pendidikan di Kota Sorong, hampir semua sekolah melakukan pungutan liar yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan UU, saya juga bingung apakah mereka tidak tahu, ataukah mereka pura-pura tidak tahu

 

“Rifal juga mengatakan, “ada beberapa orang tua murid mengeluhkan keadaan sekolah yang mahal, membuat anaknya kadang tidak masuk sekolah karena harus membayar SPP” (pungutan Liar), ada juga yang mengeluh karena tidak lunas uang SPP ijasanya tidak dikasih, padahal menurur permendikbud Salinan No. 6 Tahun 2021 Tentang Juknis dana BOS, Bab V Pasal 12 ayat 1 huruf a – i, mejelakan tentang Komponen Pendanaan Dana Bos Reguler ini kan cukup jelas, lalu Untuk apa kutipan itu dilakukan ?, besar dugaan kami untuk kepentingan oknum-oknum kepala sekolah dan guru, “Ujar  Rifal

 

“Ayo buka data tentang penggunaan dan BOS apakah sesuai atau tidak, nyatanya banyak sekolah yang tertutp dengan penggunaan anggaran dana bos, kalau ditanya, maaf pa/bu ini rasia Negara, bacalah UU No. 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik, “Ujar Rifal

 

Ketika awak media bertanya tentang harapan kedepan Rifal mengatakan,”Saya minta kepada Kepala Dinas Kab. dan Kota Sorong, tindak oknum-oknum kepala sekolah yang melakukan pungutan liar ( Pungli ), agar masyarakat Papua bisa sekolah tanpa ada penekanan biaya sekolah yang melanggar hukum, kami dari LBH CCI menyampaikan kepada masyarakat jika ada anaknya yang putus sekolah atau tidak bisa sekolah karena biaya mahal, kami siap mendampingi secara hukum untuk menggugat sekolah yang melakukan itu,’Tutup Rifal

 

( RED )

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x