x

Lela Launa selaku Ketua Tim Pengendalian Gratifikasi KPK RI Melakukan kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis di Pemkab Tanjab Timur.

waktu baca 3 menit
Rabu, 13 Sep 2023 14:40 0 50 Syapri

Tanjab Timur, Suara Keadilan News.id- Rabu 13/09/2023 pukul 10.00 wib telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis dan Monitoring Evaluasi Implementasi terkait Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemkab Tanjab Timur bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Tanjab Timur.

Yang mana kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Sapril, S.IP selaku Sekda Tanjab Timur dan didampingi oleh Ketua Tim Pengendalian Grafitasi KPK RI  Lela Luana dan Asisten Adsminitrasi Umum Kab. Tanjab Timur Asman Daydi, S. Sos.

Dalam kegiatan sosialisai tersebut dihadiri oleh Forkopinda diantaranya, Ketua DPRD Kab. Tanjab Timur Mahrup, SE, Bati Ter Penghubung 0419/Tanjab Timur Peltu Sana Chandra, Kanit Kamneg Intelkam Polres Tanjab Timur Ipda Situmeyang, SH, Plt Kasi Pidsus Kejari Tanjab Timur M. Ali Nurhidayatullah, SH. MH, Angota DPRD Kab. Tanjab Timur, Para Asisten dan Staf Ahli Pemkab Tanjab Timur dan Kepala OPD Ruang Lingkup Pemda Tanjab Timur

Dalam sambutan nya Sapril, S.IP selaku Sekda Kab. Tanjab Timur,
Menyampaikan pelaporan yang akan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalamn beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemda Tanjab Timur antara lain melakukan sosialisai kepada masyarakat, memasang Spanduk di Tingkat kelurahan/Desa dan Kantor Bupati. Atas nama Pemda Tanjab Timur menyampaikan Apresiasi terhadap kegiatan ini dan semoga kehadiran Tim dapat memberikan manfaat dan dampak yang positif.

Lela Launa selaku Ketua Tim pengendalian Gratifikasi KPK RI mensosialisaikan Deputi Pencegahan dan monotoring Direktorat Gratifikasi dan pelayanan Publik, Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Peyelenggara Negeri, oleh karena itu memiliki arti yang netral, sehingga tidak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang atau sesuatu yang salah,  Kriteria Gratifikasi yang dilarang antara lain:

Gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Penerima tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku karena bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan atau merupakan penerimaan yang tidak patut/tidak wajar. Gratifikasi pada dasarnya adalah “Suap yang tertunda” atau sering juga disebut “Suap terselubung”. Pegawai negeri atau peyelenggara negara yang terbiasa menerima.

Gratifikasi terlarang lama kelamaan dapat terjerumus melakukan korupsi bentuk lain, seperti suap, pemerasan dan korupsi lainnya, sehingga gratifikasi dianggap sebagai akar korupsi.

Dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Berdasarkan pasal-pasal tersebut,  korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasar di kelompokan menjadi 7 kelompok besar diantaranua, Kerugian keuangan negara, Suap -menyuap, Penggelapan dalam jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, Benturan kepentingan dalam PBJ dan Gratifikasi

Gratifikasi yang tidak boleh diterima adalah gratifikasi terlarang, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban pegawai negeri atau penyelenggara negara antara lain.

1)  Terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan yang sah
2) Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar penerimaan yang sah
3) Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi diluar penerimaan yang sah
4) Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang sah/resmi dari instansi
5) Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai
6) Dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya
7) Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain
8) Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa
9) Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas
10) Merupakan fasilitas hiburan, fasilitas wisata, voucher oleh pejabat/pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima.
11) Dalam rangka mempengaruhi kebijakan keputusan/perlakuan pemangku kewenangan.
12) Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas Pejabat/Pegawai tutupnya.(Syap)

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x