Nelayan Kota Sorong Melakukan Aksi Penolakan Pemasangan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS)
Nelayan Kota Sorong menggelar demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Kota Sorong, pada Rabu, 08 Januari 2025 pukul 10.00 Wit.
Mereka menolak keras dan menyampaikan protes terhadap pemerintah terkait dengan kebijakan penggunaan Teknologi Vessel Monitoring System (VMS) yang dianggap sangat memberatkan nelayan.
Perwakilan nelayan, Irfan Maulana Ali mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang mengenai kebijakan pemasangan teknologi digital VMS tersebut agar tidak menyulitkan nelayan.
Kebijakan penggunaan VMS diatur melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 mewajibkan setiap kapal memasang alat VMS untuk memantau lokasi dan pergerakan kapal melalui satelit.
Ali selaku perwakilan nelayan menegaskan bahwa dengan adanya pemasangan VMS ini sangat merugikan nelayan, dikarenakan pemerintah menambah beban biaya kepada nelayan dengan harga VMS berkisar Rp. 14.000.000, belum lagi biaya per tahun yang berkisar Rp. 6.600.000.
Karena itu, para nelayan berharap penggunaan VMS tidak dijadikan persyaratan wajib untuk melaut mencari ikan. Para nelayan berharap agar pemerintah segera mencari solusi agar aktivitas nelayan untuk mencari ikan kembali normal.
Tuntutan lain yang disampaikan ialah masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk kapal 5 GT sampai 30 GT dikenakan tarif 5% tapi faktanya begitu mau perpanjang dokumen ada target yang di tentukan pemerintah di atas Rp. 10.000.000 jika tidak mencapai target yang sudah ditentukan maka tetap harus membayar kekurangan yang sudah di tentukan pemerintah, jika tidak dipenuhi perijinan tidak bisa di perpanjang.
Mendengar keluhan nelayan, Bapak Elisa Bakkula selaku Kepala Koordinator PSDKP Sorong mengatakan bahwa aspirasi dan tuntutan nelayan ini akan kami sampaikan kepada pimpinan kami agar peraturan tersebut ditinjau kembali agar para nelayan dapat mencari ikan kembali.
“Kami PSDKP akan terus berkoordinasi dengan pimpinan kami dan pemerintah pusat khususnya Kementerian Perikanan untuk menyampaikan persoalan alat VMS yang menimbulkan gejolak terhadap nelayan”.
Pos terkait
Suara Terbaru
Tidak ada komentar