x

Tim LP KPK Komda Prov Sumatra Barat Desak Pemkab Pesisir Selatan Membentuk Tim Penetapan Harga TBS dan Semua Biaya harus di Audid

waktu baca 3 menit
Sabtu, 5 Agu 2023 06:17 0 51 Pimprus

 

Suarakeadilannews.id

Pesisir Selatan

Sababtu 5 Agustus 2023 Sesuai dengan adanya pemberitaan online yang beredar dari Anggota DPRD kabupaten pesisir Selatan Terkait Adanya Perbedaan harga sawit antara kabupaten di Sumatra Barat,seperti antara Kabupaten Sijunjung dengan kabupaten Pesisir Selatan perbedaan harga TBS mencapai Rp 400/kg

Tim LP KPK Komda prov Sumatra Barat Sangat Tanggap dengan Hal ini sangat merugikan Masyarakat

Kami dari Lembaga Independen ingatkan Kepada Pemkab Pesisir Selatan Secepatnya membentuk Tim Penetapan harga TBS dan Mengaudit setiap Pedagang dan Perusahaan terkait semua Biaya.

Jangan sampai Ada oknum mengambil kesempatan Kongklingkong demi keuntungan pribadi

Jangan Senaknya memukul harga kalu sudah ada Pinjaman atau kekurangan Pabrik, Perusahaan juga harus mengikuti standarisasi harga TBS .

 

Menurut Rilisan atau pemberitaan yang beredar di media Sosial dari Anggota DPRD pesisir Selatan Anjloknya harga Sawit di kabupaten Pesisir Selatan

Penyebab harga TBS kelapa sawit Pessel selalu rendah adalah:*

1. Pabrik masih kurang.

2. Rendemen TBS hamparan Surantih sampai Lunang Silaut tidak pernah dihitung sebagai salah satu dasar perhitungan harga.

3. Cangkang belum dimasukan sebagai nilai tambah dari harga TBS.

4. Biaya langsung dan biaya tidak langsung pabrik tidak pernah diaudit.

5. Belum ada tim penetapan harga yang dibentuk oleh Pemkab Pessel untuk TBS kebun rakyat/swadata seperti tim penetapan harga yang dibentuk Pemprov Sumbar untuk kebun plasma dan mitra pabrik.

 

Kami Tekan kan Pentingnya Pembentukan Tim Penetapan Harga TBS supaya harga Sawit di pesisir Selatan sesuai apa yang di harapkan masyarakat,

Terkait Timbangan juga kami Sarankan kapada seluruh Perusahaan dan Pedagang kok Sampai 8-12 Parsen

Ada apa ini di Pesisir Selatan sementara Potongan timbangan di pabrik Sijunjung 3,5 sampai 6 persen.

 

Wewenang otoritas yang membuat penetapan harga TBS kelapa sawit sebetulnya belum diatur secara jelas dalam Permentan tersebut. Akan tetapi, pada dasarnya suatu Penetapan dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan yakni pemerintah daerah provinsi, yakni Gubernur.

 

Tapi Walaupun Demikian bukan nya harus Senaknya itu Namanya Kongklingkong yang di rugikan Adalah tetap aja Masyarakat,Pemkab Pesisir Selatan juga harus jelas sekali 3 bulan minimal audensi dengan perusahaan dan Pedagang dan melibatkan media sosial biar ada kejelasan setiap tahun .

Sementara Di kabupaten Pesisir Selatan Aset Sangat menjanjikan ,saat ini ada 41 ribu hektar kebun rakyat, dan 36 ribu kebun perusahaan/HGU (data Dinas Pertanian Pessel tahun 2022). Di Pessel kini ada 5 pabrik, yaitu 2 milik Kemilau Grup dan 3 milik Incasi Raya Grup. Khusus hamparan Surantih, Lengayang, Ranah Pesisir, dan Linggo Sari Baganti seluas 10 ribu hektar belum ada pabrik (1 izin yang sudah diterbitkan tapi sampai kini pabriknya belum dibangun).

 

Jadi kami berharap Pentingnya Pembentukan Tim

penetapan Harga TBS oleh Pemkab Pessel untuk TBS kebun rakyat/swadata seperti tim penetapan harga yang dibentuk Pemprov Sumbar untuk kebun plasma dan mitra pabrik.

Tutup Zulhakim.C.F.L.E Ketua LP KPK Komda prov Sumatra Barat

Merangkap juga sebagai Ketua DPW PWII PROV Sumatra Barat .Red.

Tidak ada komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

LAINNYA
x