Banner Iklan
Berita Nasional

Moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) telah dicabut sebelum pemilu 14 April 2024 dan Provinsi Tapanuli (Protap) sebelum masa akhir jabatan Presiden Jokowi 20 Oktober 2024!

286
×

Moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) telah dicabut sebelum pemilu 14 April 2024 dan Provinsi Tapanuli (Protap) sebelum masa akhir jabatan Presiden Jokowi 20 Oktober 2024!

Sebarkan artikel ini

 

SSUARA KEADILAN.Id Sumut

Taput, Kamis, 21 Des 2024 Ketua Umum Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) Pro Deo Et Patria Yonge Sihombing, SE, MBA mengatakan bahwa penyampaian Buku Kumpulan Formulir Surat Dukungan Permohonan Pencabutan Moratorium Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) dan Pengesahan Provinsi Tapanuli (Protap) kepada Kepala Desa seluruh Cakupan Wilayah Protap bertujuan untuk mengumpulkan permohonan masyarakat cakupan wilayah Provinsi Tapanuli kepada Presiden Jokowi untuk segera mencabut moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) sebelum pemilu 14 Februari 2024 dilaksanakan dan Provinsi Tapanuli (Protap) telah disahkan sebelum masa akhir jabatan Presiden Jokowi 20 Oktober 2024.

Hal itu disampaikan dosen Universitas Prima Indonesia (UNPRI) dan mantan Staf Ahli DPRD Sumatera Utara, Yonge Sihombing kepada media pers di Kab. Taput dan Kab. Toba usai tim PPPT yang dipimpinnya melaksanakan pertemuan informal dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Tapanuli Utara (Taput), Donny R. Simamora yang diwakili oleh Sekretaris Kepala Dinas PMD Tapanuli Utara R. Lumbantobing, dan dihadiri oleh Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Hendra Amit Hutabarat, tim PPPT Jhon Kastel Siahaan, Sabar Maju Sianturi, Berlin YeBe Marpaung, dan James (Jams) Pangaribuan, Kamis, 21 Desember 2023 di Cafe Bhinneka, Sipoholon, Tarutung, Tapanuli Utara.

 

“Moratorium pemekaran daerah otonomi baru (DOB) telah dicabut oleh Presiden Jokowi sebelum pemilu 14 April 2024 dilaksanakan dan Provinsi Tapanuli (Protap) telah disahkan sebelum masa akhir jabatan Presiden Jokowi, itulah permohonan, harapan, kerinduan, impian dan penantian masyarakat yang berdomisili dicakupan wilayah Provinsi Tapanuli yakni Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Tapanuli Tengah dan Kota Sibologa, serta masyarakat Tapanuli perantauan (diluar cakupan wilayah Provinsi Tapanuli) yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 20 juta jiwa di seantero Indonesia dan dunia”, kata Yonge si Penulis 3 buah Buku Presiden Jokowi yakni ‘Jokowinomics’, ‘Jokowi Maestro’, ‘Jokowi The Most Effective Leader in The World’ dan si Pengusul Nobel Nama Presiden Jokowi sebagai Peraih Nobel Ekonomi, dan Sekjen Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB).

 

Saya tidak ragu dan bimbang akan tiba saatnya Presiden Jokowi mencabut moratorium pemekaran DOB dan mengesahkan pembentukan provinsi Tapanuli, sebagai jawaban atas permohonan, harapan, kerinduan, impian dan penantian 20 juta masyarakat Tapanuli, karena seluruh persyaratan pembentukan provinsi Tapanuli, baik secara administratif maupun teknis telah terpenuhi dan memenuhi syarat, terlebih lagi dengan adanya loncatan kemajuan pembangunan di Kawasan Danau Toba (KDT) yang sebagian merupakan bagian dari cakupan wilayah Provinsi Tapanuli telah nyata terjadi di masa pemerintah Presiden Jokowi, dan terbukti telah dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat di cakupan wilayah Provinsi Tapanuli.

 

Sekdis PMD Kab. Taput R. Lumbantobing dan Ketua Pabdesi Kab. Taput Hendra Hutabarat menyambut baik kehadiran Ketua Umum PPPT Yonge Sihombing bersama timnya, untuk menjalin kerjasama teknis pendistribusian buku Kumpulan Formulir Surat Dukungan Permohonan Pencabutan Moratorium Pemekaran DOB dan Pengesahan Pembentukan Provinsi Tapanuli kepada warga desa melalui kepala desa di Kab. Tapanuli Utara, yang nantinya buku tersebut akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. “Kami menyambut baik, karena memang Provinsi Tapanuli adalah harapan dan penantian kita semua, semoga acara pertemuan dengan seluruh kepala desa se Kab. Taput dapat kita laksanakan pada awal bulan Januari 2024”, kata R. Lumbantobing dan Hendra Hutabarat.

 

Usai mengadakan pertemuan dengan Sekdis PMD Kab. Taput dan Ketua Pabdesi Kab. Taput, Yonge bersama tim PPPT melakukan audiensi informal kepada Bupati Tapanuli Utara Dr. Drs. Nikson Nababan, M.Si, guna menyampaikan hasil pertemuan dengan Sekdis PMD Kab. Taput dan Ketua Pabdesi Kab. Taput terkait rencana kerja PPPT untuk membagikan buku Formulir Surat Dukungan Pencabutan Moratorium Pemekaran DOB dan Pengesahan Pembentukan Provinsi Tapanuli (Protap) kepada 241 Kepala Desa di Kab. Tapanuli Utara yang direncanakan akan dilaksanakan pada awal bulan Januari tahun 2024.Hasudungan Toba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Nasional

PROF. DR. SUTAN NASOMAL KECAM KERAS GELANGGANG SABUNG…