Banner Iklan
Berita Nasional

PENGUMUMAN DAN PENAHANAN TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PEMOTONGAN DAN PENERIMAAN UANG KEPADA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN (BPPD) KABUPATEN SIDOARJO

179
×

PENGUMUMAN DAN PENAHANAN TERKAIT DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PEMOTONGAN DAN PENERIMAAN UANG KEPADA PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN (BPPD) KABUPATEN SIDOARJO

Sebarkan artikel ini

 

Suarakeadilannews.id.

Jakarta:Jumat, 23 Februari 2021. Hari ini, kami akan menyampaikan Perkembangan informasi Terkait pengembangan Perkara dugaan tindak pidana Porupsi berupa pemotongan Dan penerimaan uang kepada Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

2. Dari proses pengumpulan Alat bukti dengan Tersangka SW, Tim Penyidik kemudian Mendapati adanya perbuatan Dan peran pihak lain yang Turut serta bersama-sama Dengan Tersangka SW melakukan pemotongan dan Penerimaan uang kepada Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya dengan Temuan tersebut, dilakukan pengembangan penyidikan Baru dan KPK Menetapkan Dan Mengumukan 1 orang Pihak yang dapat diminta Pertanggung jawaban secara Hukum dengan status Tersangka, sbb :
 AS , Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

3. Konstruksi perkara, diduga telah terjadi :
 AS dilantik selaku Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Di Mulai sejak Oktober 2021 Sampai dengan saat ini.

 Selanjutnya kaitan dengan Target capaian penerimaan Dan besaran insentif pajak Daerah ditentukan oleh Bupati melalui beberapa Keputusan Bupati Sidoarjo.

 Atas dasar keputusan tersebut, AS kemudian Memerintahkan SW untuk Melakukan penghitungan Besaran dana insentif yang Di Terima para pegawai BPPD Sekaligus Besaran Potongan Dari dana insentif tersebut yang kemudian diperuntukkan untuk Kebutuhan AS dan lebih Dominan bagi kebutuhan Bupati.

 Besaran potongan yaitu 10 Yo s/d 30 Yo sesuai dengan besaran insentif yang diterima.

 Agar terkesan tertutup, AS Memerintahkan SW supaya Teknis Penyerahan Uangnya Di lakukan secara tunai yang Di koordinir oleh setiap Bendahara yang telah di tunjuk yang berada di 3 Bidang Pajak Daerah dan Bagian Sekretariat.

 AS aktif melakukan Koordinasi dan Komunikasi Mengenai Distribusi Pemberian potongan Dana Insentif pada Bupati melalui Perantaraan Beberapa orang Kepercayaan Bupati.

 Khusus ditahun 2023, SW Mampu Mengumpulkan Potongan dan penerimaan Dana Insentif dari para ASN sejumlah sekitar Rp2,7 Miliar.

 Untuk besaran dana insentif yang diperuntukan khusus keperluan Bupati, saat ini terus dilakukan analisis dan penelusuran serta pendalaman lebih lanjut dari Tim Penyidik.

4. Atas Dasar Kebutuhan Penyidikan, Tim Penyidik Menahan Tersangka AS untuk 20 hari pertama terhitung Mulai tanggal 23 Februari 2024 s/d 13 Maret 2024 di Rutan Cabang KPK

5. Tersangka AS Di Sangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

PIMRED : PROF.STN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Nasional

PROF. DR. SUTAN NASOMAL KECAM KERAS GELANGGANG SABUNG…