Suarakeadilan
Marjan Tusang,SH.,MH selaku Ketua DPC FPE KSBSI Kab Mimika sangat mendukung dengan sikap Kedua Ketua Organisasi SPSI dan KSBSI karena Perundingan PKB adalah merupakan amanat undang -Undang,
Sepengetahuan saya (Marjan Tusang) bahwa sebelum melakukan Perunding Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah terdaftar pada satu perusahaan dan Dinas terkait meminta kepada pimpinan perusahaan untuk melakukan perundingan. Selanjutnya pihak Pengusaha akan meminta kepada Serikat Pekerja /Serikat Buruh untuk melakukan Verifikasi guna menentukan jumlah Tim Perunding/Quota, imbuhnya
Maka Organisasi Serikat yang terdiri dari PUK SPKEP SPSI, PK FPE KSBSI dan SPMP yang di saksikan oleh Pengusaha dan Dinas Tenagakerja Kabupaten Mimika melakukan Verifikasi keanggotaan dari masing-masing Serikat.
Bahwa berdasarkan keputusan hasil Verifikasi SPMP jumlah anggotanya tidak mencapai 10%, sehingga yang berhak mengikuti perundingan adalah PUK SPKEP sebanyak 5 orang dan PK FPE KSBSI 4 Orang, namun Demi kebersamaan maka Para Pimpinan Serikat yakin SPSI dan KSBSI bermusyawarah dan bersedia mengikutkan 1 orang dari SPMP sebagai Tim Perunding dari 9 Quota tersebut.
Berdasarkan regulasi dimana jumlah anggota SPMP tidak mencapai 10% dari total jumlah karyawan PTFI sehingga SPMP tidak berwenang membuat suatu kesepakatan dengan pihak Pengusaha dalam perbuatan PKB karena PKB tersebut dikualifikasikan Cacat Hukum
Menurut saya (Marjan Tusang) sikap pihak Pengusaha sangat keliru mengambil keputusan tanpa berfikir akan dampak hukumnya, yang bisa terjadi terganggunya opersional perusahaan karena deadlock akibat Gagalnya perundingan.
Hal ini dijamin oleh Undang-Undang ketika tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Pengusaha bisa saja tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu
Mogok kerja juga dikenal dengan istilah strike yang merupakan hak dasar tenaga kerja dengan dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tenaga kerja dalam melakukan mogok kerja harus dengan pemberitahuan, tidak melanggar hukum, dan memenuhi persyaratan, itulah jaminan bagi Pekerja Buruh untuk melakukan pemogokan kerja.
Ketika sudah mengkaji secara hukum maka Perushaan dilarang melakukan PHK terhadap karywan yang mogok akibat gagal perundingan, kalau terjadi Manajement harus bertanggungjawab kata Marjan Tusang. SH,MH
Jelas sekali dalam Tata Tertib Perundingan PKB yaitu penambahan waktu berunding 7 hari dan 2 hari untuk menghadirkan Nara sumber mengingat masih banyak poin-poin yang perlu didiskusikan untuk disepakati, yaitu tentang pajak, pensiun, saving plan, pendidikan anak, kenaikan upah pokok yang lebih baik, dan kepentingan karyawan staf level muda, program pembangunan Perumahan HOPE, perubahan Roster kerja, pelayanan Bis SDO, penambahan hari cuti, pelayanan penerbangan utk karyawan Papua di wilayah tanah Papua, dan masih banyak lagi sebagaimana 86 aspirasi karyawan yang harus dirundingkan agar kontribusi yang diberikan oleh pekerja Buruh terhadap keuntungan perushaaan berimbang dengan perushaaan memberikan ke sejahteraan bagi Pekerja Buruh dan keluarganya
Saat ini Tim Perunding SPSI dan SBSI mengambil sikap, meminta agar Tim manajemen untuk harus melanjutkan perundingan berdasarkan ketentuan dalam TATA TERTIB perundingan PKB. Jika tidak maka secara tidak langsung pihak Manajemen PTFI menyatakan Deadlock, maka sudah sepantasnya SPSI dan SBSI mengambil langkah Baik aksi mogok kerja dan perselisihkan secara hukum biar lebih jelas dan mendapatkan kepastian hukum.
Saya berharap semua anggota SPSI dan KSBSI berikan dukungan penuh dan tidak terprofokasi atau janji2 manis dari pihak2 yang tidak bertanggujawab serta berikan kepercayaan kepada Tim Perunding agar perjuangan mereka mendapat hasil yang baik untuk di nikmati oleh Pekerja Buruh dan Keluarganya.












