Banner Iklan
Berita Daerah

LBH CCI dan Masyarakat Adat Dorong Bupati (PERBUP) Terkait Limbah Besi Tua…

181
×

LBH CCI dan Masyarakat Adat Dorong Bupati (PERBUP) Terkait Limbah Besi Tua…

Sebarkan artikel ini

SKN.ID, 25/7-2024.. Sorong Selama ini banyak potensi besi tua kategori limbah padat didatangkan di Kabupaten sorong tanpa ada proses legal sehingga perlu ada Peraturan Bupati (PERBUP) atau Peraturan Daerah yang mengatur.

Dengan adanya regulasi ini maka pembeli dan penjual tidak ragu untuk menjual, karena daerah sorong potensi besi tua kategori limbah cukup besar namun untuk mengelola kadang masyarakat harus berhadapan dengan hukum.

Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasih Celebes Indonesia (YLBH CCI) Rusdi,S.H mengatakan besi tua itu merupakan asset tersebut milik perusahan yang sudah tidak digunakan sehingga perlu diambil alih oleh daerah melalui produk peraturan daerah agar proses pengumpulan serta penjualannya menjadi legal.

Selanjutnya pendapatan resmi kepada masyarakat dan pemerintah daerah melalalui bisnis besi tua kategori limbah padat ini.

“YLBH CCI akan mendorong regulasi melalui peraturan bupati atau peraturan daerah terkait Pengelolaan Besi tua kategori limbah kepada pemerintah daerah agar ada asas manfaat berkelanjutan bagi masyarakat dan ada pendapatan legal buat pajak daerah,” jelas Rusdi melalui siaran persnya yang diterima media.

Menurut Rusdi SH, pengaturan pengelolaan besi tua dimaksudkan memanfaatkan besi tua bernilai ekonomis bagi pendapatan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, untuk itu YLBH CCI merasa penting untuk mendorong produk hukum ini.

“Kami pasti mendukung ide ini sebagai saran konkrit bagi daerah dalam mendorong proses legal agar setiap pembelian besi tua bisa dan kami ingatkan kepada para pelaku usaha untuk sementara tidak mengirim limbah padat besi tua keluar daerah tanpa adanya proses legal dari pemerintah daerah, jika terus dilakukan pengiriman itu maka terjadi tindak pidana dan kami meminta pihak kepolisian bertindak,” tegas Rusdi.

Selama regulasi belum di buat kan nanti akan menjadi permasalahan baru bagi masyarakat adat teruma tempat yang mempunyai hasil Alam nya yang melimpah salah satunya daerah Salawati tengah yang sampai saat ini masih belum selesai.

Semoga degan ada nya pemberitaan ini menjadi atensi dari seluruh pemangku kepentingan di Sorong maupun di provinsi Papua barat daya.

(F.s)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *