Sorong,Suarakeadilannews (01/09/2024) Arnol Milik sangat kecewa dengan perusahan PT BIAS karena sudah merusak batu payung yang ditempati tempat nenek moyang mereka dulu. Lokasi itu sangat sakral bagi masyarakat adat setempat, oleh karena itu sempat terjadi pemalangan alat berat EXCAVATOR PC 320 di situ selama 3 tahun ,alat berat itu di tahan oleh tuan tanah pemilik hak ulayat adat.
Harapan dari pemilik hak Ulayat adat dengan menahan Excavator tersebut agar pemilik perusahaan muncul untuk mediasi secara adat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan anak buahnya di lahan yang mereka anggap sakral tersebut.
Setelah 3 tahun dibiarkan begitu saja di lokasi, alat tersebut sudah terlihat berkarat dan dianggap sudah tidak bertuan, sehingga dianggap limbah yang harus disingkirkan.
Pemilik hak ulayat mencoba menghubungi Dewan Adat Papua wilayah Doberay III, dan menurut pengurus DAP,…… Kapisa, bahwa bilamana sudah di konfirmasi kepada pemilik alat berat tersebut atau setidaknya pihak yang menaruh balat tersebut, namun tidak ada tanggapan, maka alat tersebut bisa dianggap sebagai limbah dan menjadi hak pemilik hak ulayat adat.
“Apalagi sudah 3 tahun dibiarkan disitu, itu sudah jelas barang tidak bertuan, karena tidak ada ijin kepada pemilik tanah apalagi membayar sewanya” ujar Kapisa dengan tegas.
Oleh karena itu Arnold mengambil langkah untuk menyingkirkan barang tersebut dan meminta tolong pihak ketiga untuk mengangkat barang tersebut dari lahannya , dan mengatakan bahwa barang itu boleh dijual agar bisa menambah biaya pembangunan di wilayahnya.
“Ini bukan berarti masalah perusakan tempat sakral kami selesai ya, kami masih tetap menunggu perusahaan tersebut, karena ada tuntutan kami yang akan kami sampaikan akibat perusakan tersebut”ujar salah satu tokoh masyarakat di daerah tersebut.
Pasca pengangkatan alat berat tersebut, informasi yang didapat bahwa tiba tiba pihak PT. BIAS muncul dengan membuat laporan polisi terkait alatnya yang hilang
Menanggapi hal tersebut, pihak DAP berharap agar kepolisian dapat bertindak netral dalam menangani masalah yang dilaporkan tersebut, karena polisi juga harus mempertimbangkan hukum adat sebelum memulai proses hukum dari laporan tersebut.
( Agustinus Daniel kapisa Seketaris dewan adat papua (DAP) wilayah 111 boberay












