Malang Suara keadilannews.id- Program Dinas Pendidikan Kabupaten Malang membentuk Satgas SABER ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah) secara resmi dilaksanakan pada hari Selasa (17/9/2024) siang, berempat di Rayz UMM Hotel, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.
Terlihat hadir dalam acara tersebut, DPRD Kabupaten Malang, Ketua PGRI Kabupaten Malang, Sekda Kabupaten Malang Nurman Ramdansyah, Kadisdik Kabupaten Malang Drs.Suwadji, S.Ip,M.Si, Kepala OPD Kabupaten Malang, Camat se Kabupaten Malang beserta perwakilan 4 Kades tiap Kecamatan di Kabupaten Malang.
Pada Suara keadilabews.id, Kadisdik Kabupaten Malang, Drs.Suwadji, S.Ip,M.Si menyampaikan bahwa program ini salah satu bentuk penanganan ATS (Anak Tidak Sekolah). Karena wajib belajar bagi anak adalah menempuh jenjang pendidikan selama 12 Tahun dari jenjang SD sampai tamat SMA/pendidikan sederajat.
“Untuk Penyeluruhan kegiatan di setiap Kecamatan, kami dibantu oleh Dinas DP2KP. Selain untuk validasi data anak, tetapi juga sekaligus untuk mengetahui penyebab anak putus sekolah. Biasanya disebabkan oleh faktor lingkungan, ekonomi dan sosial hingga mental anak. Diantaranya sebagai contoh seperti pernikahan dini, kenakalan remaja, perundungan terhadap korban, hingga masalah mental anak dan keadaan Ekonomi,” kata Suwadji saat ditemui di Rayz UMM Hotel, Selasa (17/9/2024) siang.
“Nantinya data tersebut akan komprehensif dengan data lansung dari orang tua dan anak serta Para kader yang ada di Desa akan membantu,” tambahnya.
Dijelaskan oleh Kadisdik Kabupaten Malang, berikut proses program SABER ATS yaitu,
1) Verifikasi Data ATS (Anak Tidak Sekolah) hingga bertemu.
2) Akan di edukasi Kembali sebelum di dorong untuk bersekolah Kembali.
3) bagi anak yang mau ber sekolah Umum (formal) akan disekolah secara formal
4) Bagi anak yang mau atau Ingin di Pondok, akan kami masukkan Pondok Pesantren tetapi, tetap menjalani sekolah umum.
5) Bagi anak yang tidak mau sekolah formal maka akan masuk dalam Pendidikan Kesetaraaan.
6) Bagi anak yang belum tamat SD & SMP akan masuk paket A dan paket B, sedangkan untuk SMA akan masuk paket C.
“Dalam program ini target sasarannya adalah wilayah di Kabupaten Malang, karena berdasarkan Data Pokok (Dapodik) di Kabupaten Malang memiliki sekitar 19.000, lebih sedikit Anak ATS/APS,” ungkap Suwadji.
Lebih lanjut, Suwadji menerangkan, setelah program Saber APS Launching nanti akan terbagi menjadi 2 komponen divisi, divisi 1 yaitu pendataan yang di koordinir oleh DP2KP,
divisi 2 yaitu pelaksanaan. Selain datanya sudah lengkap juga terdapat orang tua asuh, sebagai contoh saya punya anak asuh dari SMP pada nantinya semua OPD memiliki anak asuh, untuk yang tidak berprestasi serta kurang mampu akan dicarikan anggaran seperti melalui (BSM, PIP, CSR).
“Harapan kami adalah tentunya dapat meminimalisir angka anak putus sekolah hingga upaya maksimal penurunan data anak ATS menjadi 0 (zero) sehingga tidak ada lagi anak tidak sekolah maupun putus sekolah,” harapnya.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, Sekda kabupaten Malang Nurman Ramdansyah dalam Sambutannya sangat menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tinggi terhadap program dinas pendidikan kabupaten Malang membentuk Satgas SABER ATS ( Sapu bersih anak tidak sekolah) yang telah menginisiasi dan menjadi pelopor lahirnya
Fenomena ini, kata Norman, harus bisa menjadi perhatian utama dari seluruh stakeholder baik Pemkab Malang juga pengusaha . Sebab pendidikan menjadi salah satu faktor untuk memutus mata rantai kemiskinan.
“Pemerintah Pemkab Malang memiliki tanggung jawab melakukan pemenuhan hak atas pendidikan kepada seluruh anggota masyarakat, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945,” sebut Norman dalam Launching Sapu bersih anak tidak sekolah (Saber ATS) dan Gerakan Orang Tua Asuh Malang Makmur, di RAYS UMM Hotel, Selasa (17/9/2024)
Sementara itu, salah satu kades yang hadir juga mengapresiasi program Sapu bersih anak tidak sekolah (Saber ATS) dan gerakan orang tua asuh malang makmur 2024 untuk membantu anak-anak yang kurang mampu dalam mengakses pendidikan secara optimal.
“‘Sharing’ subsidi kepada orang tidak mampu ini semestinya menjadi kesadaran bersama, tetapi ketika dipelopori dinas tentunya semua masyarakat, pengusaha, tokoh-tokoh juga harus mendukung,” pungkasnya( Hr)














