Banner Iklan
Berita

Diduga Pemdes Balesari Tidak Pasang Prasasti di Proyek APBDes, Ada Ada dan Kenapa?

260
×

Diduga Pemdes Balesari Tidak Pasang Prasasti di Proyek APBDes, Ada Ada dan Kenapa?

Sebarkan artikel ini

MALANG || Suara keadilannews.id- Sebagai bentuk transparansi pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan dapat diartikan sebagai bagian dari suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang menyediakan informasi keuangan yang terbuka bagi masyarakat desa, sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28 F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 6 Tahun 2014 pasal 82 dan 86 tentang desa.

Menindaklanjuti instruksi Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi serta amanah Undang-Undang tentang Dana Desa (DD), kini seluruh desa diminta untuk mengelola Dana Desa (DD) secara lebih transparan. Persoalan korupsi dana desa semakin merebak terutama di daerah-daerah yang kerap terjadi karena banyak Kepala Desa (Kades) tidak transparan mengenai pengelolaan dana desa.

Informasi yang terhimpun, seperti halnya di Desa Balesari, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang diduga tidak memasang Prasasti yang memuat isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2023 di hampir keseluruhan titik proyek yang bersumber dari APBN tersebut. Patut dipertanyakan ada apa dan kenapa, terkesan tidak transparan mengenai pengelolaan Dana Desa (DD).

Perlu diketahui Undang~Undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Proyek tanpa plang nama proyek, melanggar Peraturan Presiden dan Undang~Undang

informasi proyek itu bertujuan, agar pelaksanaan setiap proyek dapat berjalan dengan transparan. Dimana keterbukaan atau transparansi ini dimulai sejak tender atau lelang proyek dilakukan termasuk tender proyek yang dilakukan di badan publik.

Pada pasal 25 Perpres diatur mengenai pengumuman rencana pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui website, portal LPSE, papan pengumuman resmi, dan sebagainya. ini semakin memperkuat apa yang juga diatur dalam UU nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Hingga berita ini ditayangkan, ketika dikonfirmasi mengenai hal tersebut baik melalui pesan WhatsApp maupun telepon, Kepala Desa Balesari, Nanik memilih bungkam enggan berkomentar kendati pesan masuk terlihat centang dua sudah dibaca. Bersambung….

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *