Banner Iklan
Berita

Drs. H. M. Sanusi, MM., menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi tentang Optimalisasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

108
×

Drs. H. M. Sanusi, MM., menghadiri sekaligus membuka Sosialisasi tentang Optimalisasi Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Sebarkan artikel ini

MALANG Suara keadilannews.id- diperlukan Optimalisasi data terpadu kesejahteraan sosial ( DTKS) Dalam menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Malang, Sebanyak sekitar 240.040 warga Kabupaten Malang masih masuk dalam garis kemiskinan. Dengan 8.000 di antaranya berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Angka ini mencerminkan sekitar 9 persen dari total populasi di wilayah Kabupaten Malang, masih memerlukan perhatian dan solusi strategis dari pemkab Malang dan peran Maksimal dari pemerintah Desa (Pemdes) Sosialisasi tersebut dibuka oleh Bupati Malang Drs. HM Sanusi di pendopo Agung kabupaten Malang. Selasa (24/9/2024) pagi

Dalam Sambutannya Bupati Malang, Sanusi menegaskan pentingnya peran desa dan kelurahan dalam memastikan validitas data warga miskin. Sanusi menilai, kepala desa dan lurah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi masyarakat di wilayahnya, sehingga mereka menjadi kunci dalam menyusun data yang akurat.

“Karena kan databasenya ada di desa dan kelurahan. Mereka yang paling tahu tentang warga yang ada di bawah garis kemiskinan. Sehingga biar datanya valid dan konkret untuk dikolaborasikan dengan Dinkes dan diajukan ke Kemensos agar nanti bantuan sesuai dengan keadaan riil,” papar Sanusi.

Sanusi juga menjelaskan, angka kemiskinan di Kabupaten Malang telah mengalami penurunan, dari 256.000 orang di tahun 2023, menjadi 240.040 orang di tahun 2024 ini.

“Saya berharap agar sosialisasi ini dapat memperkuat komitmen kita semua dalam pengelolaana DTKS yang tervalidasi. Mari bersama-sama kita wujudkan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Malang,” jelasnya

Hal Senada juga diucapkan, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Malang, Pantjaningsih Sri Rejeki, menambahkan, kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan utama Pemkab Malang. Namun untuk mencapainya secara optimal, kita, kata Pantja, harus sama-sama bekerja agar bisa terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Nah, inilah yang akan kita tata. Karena Pak Bupati menyampaikan kemiskinan kita ada di angka 8,98 persen. Sementara di DTKS kita ada 42 persen. Artinya kan ini ada data yang tidak signifikan cukup besar. Maka ini akan kita kelola dengan mengajak kepala desa dan lurah untuk berperan aktif,” katanya.

Maka dari itu, keberadaan DTKS sangat krusial karena bukan hanya menyediakan data. Tetapi DTKS merupakan sistem landasan penyaluran bansos yang tepat sasaran.

Oleh karena itu, DTKS harus dimutakhirkan secara berkala agar akurat sehingga program kesejaheraan sosial dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Namun, yang menjadi tantangan adalah proses pemutakhiran data belum optimal di kebanyakan desa. Sehingga masih ada penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, kami terus mendorong agar para kepala desa dan lurah untuk aktif dan berpartisipasi dalam pemutakhiran data masyarakat miskin secara rutin,” tegasnya

Pada Suara keadilannews.id Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Malang Hasan Basori mengatakan, Upaya optimalisasi Data tentunya akan menjadi spirit dan upaya pemerintah Desa untuk memaksimalkan pemutahiran Data.

“Tentunya ini juga didukung semua fihak khususnya pemerintah kabupaten Malang serta lembaga-lembaga terkait kami meyakini keberhasilan ini akan semakin baik dan optimal” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *