Banner Iklan
jawa timurBerita Daerah

Kasus Sengketa Tanah dan Oknum Mafia Tanah dalam Program PTSL di Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

192
×

Kasus Sengketa Tanah dan Oknum Mafia Tanah dalam Program PTSL di Desa Kuniran Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro

Sebarkan artikel ini

SKN.ID – JAWA TIMUR – 02/10/2024. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif pemerintah untuk menyelesaikan penguasaan tanah di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan, agar hak atas tanah dapat diakui secara resmi dan terhindar dari sengketa. Namun, implementasi program ini terkadang terganjal oleh praktik hukum yang tidak sesuai, seperti yang terjadi di Desa Kuniran.

Di desa tersebut, terdapat kasus sengketa tanah yang melibatkan tanah leter C yang merupakan warisan dari Suharto. Sengketa ini berkaitan dengan Sdr. Sanawi yang telah lama berurusan mengenai pembelian tanah namun belum terselesaikan. Tiba-tiba muncul sertifikat atas nama Sdr. Priyanto, yang diduga terlibat dalam praktik mafia tanah, menimbulkan ketidakpastian dan konflik baru di kalangan para ahli waris.

Identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini mencakup banyak pejabat, termasuk kepala desa, aparat kepolisian, dan ketua PTSL. Di antaranya terdapat Kades Kuniran Habibur Rohman, Sdr. Priyanto sebagai diduga oknum Polsek, serta pihak-pihak lainnya seperti Wardoyo dan Ibu Endang Sri Herawati. Semua individu ini terlibat dalam proses yang melanggar ketentuan hukum, terutama dalam penerbitan surat keterangan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria.

Dugaan perbuatan melanggar hukum oleh oknum pejabat mencakup pembuatan surat keterangan tanah yang diindikasikan tidak dalam sengketa, padahal tanah tersebut menghadapi konflik yang kompleks. Hal ini menunjukkan adanya kemungkinan kolusi dan ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Proses hukum yang ditempuh oleh pihak pelapor tetap pada jalur pidana dengan melaporkan kasus ini ke Polres dan Propam Polri untuk menindaklanjuti penyimpangan yang terjadi.

Kasus ini menyoroti implikasi sosial dan hukum yang luas, yang tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat tetapi juga kepada masyarakat yang lebih luas. Pentingnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat perlu ditekankan agar mereka dapat memahami risiko dan modus operandi yang digunakan oleh oknum mafia tanah, termasuk perlunya verifikasi keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat publik. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan kritis serta mengedepankan asas transparansi dalam urusan pertanahan.

Dengan adanya kasus ini, menjadi sangat jelas bahwa kolusi antara aparat dan mafia tanah dapat merugikan hak-hak masyarakat. Kesadaran hukum yang tinggi merupakan langkah awal untuk mencegah praktik curang yang meresahkan dan merugikan masyarakat. Di era modern ini, penegakan hukum yang tegas terhadap oknum yang terlibat dalam praktik ilegal di sektor pertanahan sangat diperlukan agar keadilan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

( sardiono  )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *