Suarakeadilannews.id – Nasional. 23/10/2024. Selamat malam tim pemantau keuangan negara dari Sabang sampai Merauke yang saya hormati dan saya banggakan. Pada malam ini, kita akan membahas beberapa isu penting yang berkaitan dengan transparansi informasi dan hak asasi manusia. Tujuan utama laporan ini adalah untuk disampaikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komisi Informasi terkait dengan Pasal 28 F Undang-Undang 1945. Hal ini merupakan langkah penting dalam melindungi hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang sah.
Salah satu poin kunci dalam pembahasan ini adalah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Komisi Informasi yang secara nyata menghambat masyarakat dalam mendapatkan informasi. Berdasarkan Pasal 28 F Undang-Undang 1945, setiap orang berhak untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Namun, tindakan penghambatan ini jelas melanggar hak asasi manusia yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang.
Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan hak setiap individu untuk mengakses informasi publik. Hak ini merupakan bagian fundamental dari demokrasi yang sehat. Penghalangan terhadap akses informasi tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada institusi publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menegaskan kembali hak ini dan memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat.
Sebagai langkah untuk menyuarakan keberatan kita terhadap situasi ini, kita akan mengadakan aksi besar-besaran ke Kantor DPR RI. Aksi ini akan dilakukan pada tanggal 5 November 2024 di Jakarta, dengan tuntutan untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penyitaan Aset Pidana. Kami percaya bahwa pengesahan undang-undang ini akan memperkuat upaya penegakan hukum dan transparansi di Indonesia, sekaligus mendukung perlindungan hak asasi manusia.
Aksi ini akan berlangsung di depan Kantor DPR RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Kami mengundang semua pihak yang peduli pada masalah ini untuk turut berpartisipasi dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Tuntutan yang diusulkan akan difokuskan pada perlunya segera mengesahkan RUU Penyitaan Aset Pidana agar dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang melanggar hukum. Mari kita bersatu dalam komitmen kita untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Harapan kami adalah agar tim pemantau keuangan negara dapat terus berjuang dalam mengawasi dan menjaga hak-hak masyarakat, serta mendorong terciptanya sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
pemantau Keuangan Negara patar Sihotang Sh,Mh. Sayangi Indonesia, Dukung Pengesahan RUU Penyitaan Aset












