Banner Iklan
jawa tengahBerita Daerah

Laporan Potensi Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan DAK Diknas di Kabupaten Blora

183
×

Laporan Potensi Kerugian Keuangan Negara dalam Pengelolaan DAK Diknas di Kabupaten Blora

Sebarkan artikel ini

Jawa tengah – Suarakeadilannews.id – 07/11/2024. Pada tanggal 4 November 2024, MPKN, Blora. Melaporan pengaduan mengenai potensi kerugian keuangan negara sebesar 25.2 milyar rupiah dalam pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Dinas Pendidikan Kabupaten Blora telah disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan tersebut mencerminkan adanya kesalahan dalam prosedur yang menyebabkan pelanggaran dan setoran fee kepada berbagai pihak.

Menurut prosedur yang berlaku untuk pengelolaan DAK secara swakelola, Kelompok masyarakat pelaksana dilarang untuk mengalihkan pekerjaan utama kepada pihak lain. Standar biaya overhead dan profit yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR juga harus dicantumkan dalam Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP). Dalam swakelola, biaya overhead/profit seharusnya adalah nol persen (0%). Namun, laporan menyebutkan bahwa pemborong atau rekanan dapat memperoleh keuntungan sebesar 10% hingga 15% dari total proyek.

Di Kabupaten Blora, khususnya untuk tahun 2023, diketahui bahwa 90% pekerjaan DAK dikerjakan oleh rekanan, yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Di samping itu, terdapat informasi mengenai setoran besar mencapai 15% yang dibagi menjadi beberapa pihak: 4.5% untuk sekolah, 4.5% untuk Dinas Pendidikan, dan 6% untuk pihak lain.

Melalui komunikasi dengan salah satu Kepala Sekolah, Bu Siti dari SD Negeri 1 Klokah di Kecamatan Kunduran, diketahui bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh seorang pemborong bernama Bu Mamik. Kepala Sekolah juga menyatakan bahwa hanya mendapatkan 3% dari yang seharusnya diterima dari pemborong, yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pembagian keuntungan dari proyek tersebut.

Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK. Perlu ada tindakan lanjut untuk menyelidiki dan memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk pendidikan benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya dan tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
( TIM )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *