Bojonegoro – suarakeadilannews.id – 07/11/2024. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, aktivitas pertambangan tanah hurug di Dusun Kentong, Desa Sumberejo, yang dikelola oleh CV Lillahi Samawati Wal Ardhi, menjadi sorotan. PJ Bupati Bojonegoro, Ardianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan pejabat provinsi untuk memastikan legalitas izin pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.
Menurut Ardianto, penegakan hukum sudah dilakukan melalui penertiban masif dan koordinasi dengan pihak provinsi yang berwenang menerbitkan izin. Namun, meskipun upaya tersebut sudah dilakukan, pertanyaan mengenai keabsahan izin masih menggantung, terutama ketika seorang anggota DPRD Bojonegoro, Selly Atyasasmi, meminta agar Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melakukan pengecekan izin usaha pertambangan kami.
Selly Atyasasmi menegaskan pentingnya memastikan kelengkapan dan kesesuaian izin IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan WIUP (Wilayah Usaha Pertambangan) milik CV Lillahi Samawati Wal Ardhi. Ia menjelaskan, “Saya cek dan pastikan dulu izin IUP, WIUP ke DPMPTSP. Tadi sudah saya telepon minta agar berkas perizinan atas nama CV tersebut dibawa ke DPRD.”
Sementara itu, situasi ini semakin kompleks dengan munculnya dugaan adanya kolusi antara pengusaha pertambangan dan oknum penegak hukum. Aktivitas pertambangan yang berjalan lancar di Dusun Kentong menimbulkan kecurigaan bahwa mungkin ada praktik suap yang melibatkan para penegak hukum setempat. Taufik, salah satu pengusaha, bahkan mengklaim bahwa kegiatannya sudah memiliki izin resmi dari kementerian. Namun, penelusuran lebih lanjut tidak menemukan bukti dokumen izin yang sah.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Aktivitas yang tidak teratur dapat menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, penting bahwa semua pihak, baik pemerintah maupun pengusaha, melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai penutup, harapan masyarakat adalah agar pihak berwenang segera menyelesaikan persoalan ini, memastikan bahwa izin pertambangan dikelola dengan baik, dan menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
( Tim )












