
Denpasar Bali suara keadilannews.id – Nasib Pencari Keadilan A.A. Ngurah Eka Wijaya dari Puri jambe Suci yang merupakan keturunan Sah Dari Leluhurnya I Gusti Raka Ampug kian pilu. Meskipun keturunan Asli yang punya silsilah yang sah, namun selama bertahun-tahun tak bisa menikmati hasil Sawah di atas tanah mereka sendiri.
Hal ini disampaikan pada Suara keadilanews.id di kediaman kuasa hukum pada Minggu (25/11/2024) sore
“Saya keturunan Sah leluhur kami I Gusti Raka Ampug sambil menunjukkan bukti -bukti Silsilah Leluhur Tapi tanah kami dikuasai Orang lain yang yang dengan sengaja memalsukan Silsilah Leluhur,” kata Eka Wijaya

Lebih lanjut A.A Ngurah Eka Wijaya yang di dampingi Kuasa hukumnya menceritakan kronologi Silsilah Leluhurnya dengan menunjukkan bukti -bukti Silsilah Leluhur yang Sah.
“Saya Anak pertama dari cucu terbesar, dan itu bisa di buktikan dari silsilah leluhur yang sah,” kata pria paruh baya ini
Disinggung terkait siapa Ngurah Oka dari Jero Kepisah yang mengklaim keturunan dari Leluhur Gusti Raka Ampug, dengan tegas beliau menjelaskan,
“Dia mengaku Anak Agung keturunan darimana tolong dijelaskan , sedangkan kalau puri mengaku dirinya Puri siapa yang pernah jadi Raja disitu jadi kalau dia mengaku Jero pecahan dari Puri mana dia,” katanya pada Suara keadilanbews.id waktu diwawancarai
Saya minta keadilan dari fihak Hukum yang seadil-adilnya dan kalau kami salah katakan salah dan bila kami benar katakan benar.
“Hukum harus ditegakkan kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar,” harap Eka Wijaya tegas
Ditempat yang sama Penasehat Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan (LPKPK) Komda Bali Mulyadi, Mendapatkan Data dari silsilah bahwa yang berbeda beda dari tahun 83 sampai 2011,2013,2014 masih pakai I Gusti Raka
pada tahun 2015 Silsilah ini berubah nenjadi I Gusti Raka Ampug sedang kan , Sisila pada 2015 atas nama Gusti Raka Ampug tersebut digunakan untuk pengajuan Sertifikat ke BPN.

“hal ini menjadi pertanyaan kita dan itu yang menjadi keberatan dari eka wijaya sampai melakukan pelaporan ke Polda Bali atas dugaan Pemalsuan silsilah,” kata dewan penasehat LP KPK provinsi Komda Bali pada awak media (25/112024)
Perlu saya sampaikan lembaga LP KPK Komda provinsi Bali sesuai tupoksinya berdiri Netral Tampa kepentingan apapun.
“Sesuai tupoksi dan AD/ART Lembaga pengawasan kebijakan pemerintah dan keadilan berdiri Netral,” Tegas Penasehat Komda provinsi Bali
Pada Suara keadilannews.id, Kuasa hukum Ngurah Eka Wijaya mengatakan, Untuk penerbitan sertifikat disini juga terjadi Kejangalan yang mana laporan polisi yg di SP3 yang dipergunakan untuk membuka pemblokiran teryata tidak sesuai dengan laporan polisi yg dimaksud didalam pemblokiran tersebut.
“Pemblokiran teryata tidak sesuai dengan laporan polisi,” kata Kuasa hukum Ngurah Eka Wijaya
yaitu laporan Dumas Anak Agung Eka Wijaya tertanggal 23:April 2018 yang sekarang sudah menjadi laporan polisi 245 yang sedang dipersidangkan di pengadilan negeri Denpasar.
Jadi pembukaan pemblokiran itu tidak benar tidak sesuai dengan isi surat yg di maksud dengan pemblokiran k3 dimaksud.
“Permasalahan ini sudah ditangani oleh pengadilan yang menentukan siapa yang salah siapa yang benar, kita sebagai warga negara kita harus patuh hukum dan kita hormati proses pengadilan,” ujarnya. (HR/tim)












