Baureno, Bojonegoro – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh seorang oknum perangkat Desa Ngemplak, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mencuat ke permukaan. Oknum berinisial SD diduga menarik biaya pembuatan KTP elektronik (e-KTP) sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu, serta Rp50 ribu untuk setiap Kartu Keluarga (KK). Hal ini dialami hampir seluruh warga desa, berdasarkan keterangan sejumlah korban.
Seorang warga berinisial D mengungkapkan, pada tahun 2020, ia dikenai biaya Rp250 ribu untuk pengurusan KTP, KK, dan akta anak. “Saya dimintai Rp250 ribu waktu itu, padahal saya tahu seharusnya gratis,” ujarnya.
Warga lainnya, inisial Z, mengaku membayar Rp100 ribu untuk pengurusan KTP dan KK. “Waktu itu saya sibuk, jadi saya titip untuk dibuatkan. Ternyata dikenai biaya Rp50 ribu untuk KTP dan Rp50 ribu untuk KK,” ungkapnya.
Keterangan lain datang dari warga inisial J yang mengaku ditarik biaya Rp100 ribu untuk pengurusan KTP. Informasi mengenai praktik pungli ini semakin meluas setelah warga membagikan pesan melalui Story WhatsApp di media sosial.
Dalam sebuah chat WhatsApp, SD berdalih bahwa biaya tersebut adalah “jasa tol” untuk mempercepat pengurusan. “Sebetulnya kalau mau sesuai prosedur, yang bersangkutan datang sendiri ke balai desa, lalu ke operator kecamatan untuk buat e-KTP baru. Kalau hilang, ada surat kehilangan dari desa ke Polsek baru ke kecamatan, itu gratis. Tapi karena ada yang mau lewat ‘jalan tol’, jadi ada jasa tol. Ibarat orang bawa mobil, kalau lewat tol ada biayanya,” tulis SD dalam pesan yang tersebar.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Ngemplak, Desy Irawati, mengaku baru mengetahui informasi tersebut. Ia berjanji akan menindaklanjuti dan memanggil pihak yang bersangkutan. “Maaf, ini baru pulang anjangsana. Saya akan tindak lanjuti dengan memanggil yang bersangkutan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Praktik pungli semacam ini jelas melanggar aturan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran tidak dipungut biaya alias gratis.
Kasus ini telah menciptakan keresahan di tengah masyarakat Desa Ngemplak. Warga berharap pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menuntaskan kasus ini. Jika terbukti bersalah, pelaku harus dikenai sanksi tegas agar menjadi pelajaran bagi yang lain.
Media ini akan terus memantau perkembangan kasus ini demi memastikan keadilan bagi warga Desa Ngemplak.












