Bojonegoro, suarakeadilannews.id – 2 Juni 2025 – Sekretaris Desa (Sekdes) Drokilo, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, mengakui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk tahun anggaran 2021, 2022, dan 2024. Pernyataan ini disampaikan Sekdes pada 28 Mei 2025 lalu, saat ditemui awak media di kediamannya.
Sekdes mengungkapkan bahwa dirinya pernah diperiksa oleh Polres Bojonegoro terkait dugaan ini, dan saat ini kasus tersebut telah berada dalam tahap pemeriksaan Kejaksaan Negeri Bojonegoro. “Pernah diperiksa Polres Bojonegoro dan saat ini dalam pemeriksaan Kejaksaan Bojonegoro,” pungkas Sekdes.
Pengakuan ini muncul saat awak media menanyakan perihal kegaduhan yang sempat terjadi di kalangan perangkat desa karena belum terbayarkannya gaji mereka di tahun 2025. Menanggapi hal tersebut, Sekdes menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran gaji perangkat desa disebabkan oleh belum lunasnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk tahun 2024. “Tahun 2024 PBB belum terlunasi makanya belum ada pencarian,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sekdes menyatakan bahwa untuk menalangi gaji perangkat desa yang belum terbayar, Kepala Desa dan dirinya sampai “berdarah-darah” dalam artian mengupayakan dan menalangi dana talangan. “Akhirnya untuk gaji perangkat dicarikan Kepala Desa dan Sekdes sampai berdarah-darah untuk menalangi gaji tersebut,” ucap Sekdes.
Keterangan Sekdes ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam pengelolaan keuangan desa Drokilo yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari pihak berwenang. Publik menantikan hasil pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Bojonegoro untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan tindak pidana korupsi ini dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat Drokilo.












