Banner Iklan
Berita Daerahjawa tengah

Bongkar Bobrok DPUPR Blora: Proyek Siluman, Solar Gelap, dan Pejabat “Anti Transparansi”!

151
×

Bongkar Bobrok DPUPR Blora: Proyek Siluman, Solar Gelap, dan Pejabat “Anti Transparansi”!

Sebarkan artikel ini

Blora, suarakeadilannews.id – 04 Juni 2025 . Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora kembali menjadi sorotan tajam setelah dugaan praktik penampungan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam jumlah fantastis terungkap di halaman kantor dinas tersebut. Pemandangan mencurigakan ini, dengan keberadaan kempu atau tandon air berkapasitas 1.000 liter yang terlihat jelas, sontak memicu pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan awak media mengenai legalitas serta peruntukan BBM tersebut.

Dugaan “gudang” solar terselubung ini mencuat setelah beberapa awak media yang mencoba mengkonfirmasi langsung ke lapangan mendapati kempu berisi cairan menyerupai solar, disertai bau menyengat yang tercium jelas di sekitar area. Hal ini semakin menguatkan kecurigaan akan adanya praktik ilegal atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Menanggapi desakan klarifikasi, pihak DPUPR Blora melalui seorang pejabat yang diidentifikasi sebagai “Pak Surat,” memberikan jawaban yang justru menimbulkan tanda tanya besar. Dalam pertemuan yang disebut sebagai “undangan klarifikasi BBM solar nonsubsidi/subsidi,” Pak Surat justru terkesan mengelak dan berbelit-belit.
“Pada intinya saya menghadiri undangan Pak Surat terkait klarifikasi BBM solar nonsubsidi/subsidi,” ujar salah seorang awak media yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, harapan untuk mendapatkan jawaban transparan dan sampel BBM yang bisa diuji (di-lev) justru kandas.

Secara mengejutkan, Pak Surat menyatakan dirinya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sampel BBM yang diminta awak media untuk pengujian. “Jawaban Pak Surat tidak punya wewenang mengasih sampel untuk BBM mau di-lev,” ungkap sumber tersebut, menambahkan bahwa Pak Surat justru menyarankan untuk melayangkan surat permohonan langsung ke Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juwana Bengawan Solo.
Pernyataan ini jelas menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan baru. Mengapa untuk sekadar menguji sampel BBM yang diduga berada di halaman kantor dinas sendiri, harus melalui birokrasi yang panjang dan melayangkan surat ke BBWS? Hal ini memunculkan dugaan kuat adanya upaya untuk mengulur waktu dan menutupi praktik ilegal yang mungkin terjadi di internal DPUPR Blora.

Di sisi lain, proyek-proyek DPUPR di lapangan, seperti yang terpantau di Sumurboto, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, juga menjadi sorotan. Proyek-proyek tersebut dilaporkan tanpa disertai papan informasi publik, yang seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari prinsip transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam setiap pekerjaan infrastruktur. Ketiadaan papan informasi ini semakin memperkuat citra kurangnya keterbukaan di lingkungan DPUPR Blora.

Masyarakat Blora dan awak media menuntut transparansi penuh dari DPUPR Blora terkait dugaan penampungan solar dalam jumlah besar menggunakan kempu di halaman kantor dinas. Ini adalah persoalan serius yang harus diusut tuntas. Jangan sampai, instansi pemerintah yang seharusnya melayani rakyat, justru diduga terlibat dalam praktik yang merugikan negara dan masyarakat.

Publik menunggu jawaban tegas: solar itu milik siapa, untuk apa, dan apakah benar-benar bersih dari indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Atau justru, DPUPR Blora memang sengaja menjadi “gudang” penampungan BBM ilegal? Penegak hukum didesak untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh guna mengungkap kebenaran di balik dugaan-dugaan serius ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *