BLORA – suarakeadilannews.id – 09 Juni 2025 – Dugaan penyelewengan dana pembangunan drainase di Desa Seso, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora, semakin menjadi sorotan publik. Setelah berbulan-bulan sejak laporan dugaan korupsi mencuat, Inspektorat Kabupaten Blora hingga kini belum juga merampungkan auditnya. Kondisi ini memicu pertanyaan besar dan menyoroti tajam kinerja Inspektorat, yang terkesan lamban dalam menangani kasus yang melibatkan anggaran desa.
Kepala Desa Seso, Ngatmin, saat dikonfirmasi awak media, berulang kali hanya bisa menjawab “nunggu jadwal” terkait progres audit. Jawaban yang sama juga kerap diterima dari pihak Inspektorat, menimbulkan kecurigaan akan adanya upaya menghambat proses penegakan keadilan bagi warga Desa Seso.
Kasus ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat oleh Sdr. Agus Sutrisno pada 15 Oktober 2024, terkait dugaan penyelewengan anggaran APBDes tahun anggaran 2024 untuk pembangunan drainase di RT. 01, 02, 03, dan 04 RW 04 Desa Seso. Menanggapi laporan ini, Polres Blora melalui Satreskrim Unit Idik II Tipikor bergerak cepat dengan melakukan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Di antara mereka yang telah dimintai keterangan adalah Kepala Desa Ngatmin, Ketua TPK Yogo Purwanto, Bendahara Desa Nia Oktavia, Pendamping Lokal Desa Ardi Santoso, dan bahkan Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Blora, Ignatius Ary Soesanto.
Namun, di tengah keseriusan penyelidikan kepolisian, pihak Inspektorat Blora justru menunjukkan gelagat yang mencurigakan. Informasi terakhir dari Polres Blora pada 23 Desember 2024 menyatakan bahwa penyelidik masih “menunggu hasil Audit dari Inspektorat Kab. Blora.” Pertanyaan besar pun muncul: mengapa audit ini begitu berlarut-larut dan terkesan mandek?
Koordinator Media suarakeadilannews.id, Sardiono, yang secara aktif mengawal kasus ini, telah mencoba berkali-kali meminta konfirmasi dari Kepala Desa Seso maupun pihak Inspektorat. Namun, jawaban yang didapat selalu sama: “nunggu jadwal” atau “belum ada surat pemberitahuan.” Lebih lanjut, upaya konfirmasi kepada Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Blora, Bapak Ari, juga tidak membuahkan hasil. Beliau memilih bungkam dan tidak merespon awak media. Sikap tertutup ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar di benak masyarakat: Apakah ada pihak yang mencoba menutupi dugaan penyelewengan ini?
Kemandekan audit Inspektorat ini jelas menghambat proses hukum dan keadilan bagi masyarakat Desa Seso. Anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat, kini terancam menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Masyarakat berhak tahu, siapa dalang di balik dugaan penyelewengan dana drainase ini, dan mengapa proses audit terkesan dipersulit? Publik mendesak Inspektorat Kabupaten Blora untuk segera menyelesaikan audit ini secara transparan dan akuntabel demi tegaknya keadilan di Desa Seso.












