BLORA – suarakeadilannews.id – 17 Juni 2025 – Sebuah skandal pemerasan yang melibatkan oknum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mencuat di Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas aparat penegak hukum dan pemerintah desa. Dua oknum LSM, yang juga disebut berprofesi sebagai “wartawan”, diduga kuat memeras seorang pengecer pupuk bersubsidi puluhan juta rupiah. Kasus ini, alih-alih ditindaklanjuti secara hukum, justru terindikasi mengarah pada upaya “perdamaian” yang mencurigakan.
Informasi yang beredar, termasuk yang dikutip dari Liputan6.com pada 15 Juni 2025, menyebutkan bahwa Kepala Desa Botoreco, Sujono, membenarkan adanya kabar ini. Korban adalah Mulyadi, pemilik Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Desa Botoreco. Modus operandi yang dilakukan oknum berinisial B dan W terbilang keji: mereka menakut-nakuti korban dengan ancaman laporan polisi atas tuduhan menjual pupuk bersubsidi di atas Harga Ecer Tertinggi (HET). Kemudian, terjadi “negosiasi” uang damai yang awalnya diminta Rp80 juta, namun disepakati menjadi Rp25 juta.
Yang mengejutkan, Kades Sujono mengakui bahwa kasus pemerasan ini sudah diketahui oleh Polsek Kunduran sejak Mei 2025. Bahkan, Kades Sujono mengaku sempat ditelepon oleh Kanit Reskrim Polsek Kunduran yang meminta dirinya untuk “menjembatani” persoalan ini. Hal ini memicu pertanyaan serius: mengapa aparat kepolisian tidak langsung menindak tegas dugaan pemerasan ini sebagai tindak pidana? Mengapa justru Kepala Desa diminta menjadi penengah, bukan melaporkan kejadian tersebut? Publik menduga adanya upaya sistematis untuk meredam kasus ini dan melindungi pihak-pihak yang terlibat.
Kecurigaan publik semakin menguat dengan pengakuan Kades Sujono bahwa Mulyadi adalah adik sepupunya sendiri. Klaim Kades yang menyebut “tidak ada masalah” dengan pupuk bersubsidi di desanya, “pupuk Phonska di sini rata-rata jualnya Rp145 ribu-an. Itu diantar sampai rumah lho,” juga menambah keraguan. Patut dipertanyakan, apakah ini upaya Kades untuk menutupi dugaan pelanggaran yang dilakukan kerabatnya, atau justru membenarkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh oknum LSM tersebut?
Lebih lanjut, Kades Sujono mengungkapkan bahwa baik pihak korban maupun dirinya tidak melaporkan kasus ini secara resmi ke polisi. “Adik saya nggak mau (laporan resmi ke kepolisian). Katanya seng wes yo ben,” ujar Sujono, seolah membiarkan tindak pidana pemerasan berlalu begitu saja. Yang lebih mencengangkan, Kades mengaku mendapat informasi bahwa uang yang diperas akan “dikembalikan,” namun tidak tahu siapa yang akan mengembalikan. Ini bukan sekadar pengembalian, melainkan indikasi kuat adanya negosiasi di bawah tangan untuk menutupi jejak kejahatan.
Upaya pengecut oknum LSM untuk melobi media agar tidak menyebarluaskan informasi, bahkan dengan menghapus pesan WhatsApp setelah berita viral, semakin memperjelas bobroknya kasus ini. Pihak media yang pertama kali mengabarkan insiden ini juga disebut sempat “dilobi” oleh oknum tersebut.
Kasus ini menjadi tamparan keras bagi “suara keadilan” di Blora. Ketika oknum yang seharusnya menjadi pengawas justru berubah menjadi pemeras, ketika aparat penegak hukum terkesan pasif dan hanya “menjembatani”, dan ketika kepala desa justru terlihat melindungi kerabatnya alih-alih melaporkan tindak pidana, maka kepercayaan publik terhadap institusi terkait patut dipertanyakan.
Masyarakat Blora sangat berharap aparat kepolisian, khususnya Polres Blora dan Polda Jawa Tengah, segera turun tangan. Kasus pemerasan ini harus diusut tuntas dan tidak boleh “didamaikan” di bawah meja. Selidiki secara mendalam dugaan keterlibatan dan pembiaran oleh pihak-pihak terkait. Publik berhak mengetahui kebenaran dan menuntut keadilan sejati, bukan keadilan yang bisa dinegosiasikan dengan uang puluhan juta rupiah.












