BLORA, SuaraKeadilanNews.id – 26 Juni 2025 – Dugaan praktik prostitusi di lahan produktif Perhutani di wilayah Sumberagung (SA), Jatirejo, Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, semakin menemukan titik terang terkait status lahannya. Namun, upaya konfirmasi kepada sejumlah pihak berwenang hingga kini masih minim respons.
Lurah Karangboyo, Sri Kartini, S.KM, M.Kes, saat dikonfirmasi oleh koordinator media SuaraKeadilanNews.id, Sardiono, pada Kamis (26/6) pukul 09.57 WIB, secara tegas menyatakan, “SA itu tanah Perhutani.” Pernyataan ini memperjelas status kepemilikan lahan yang sebelumnya menjadi tanda tanya.
Sebelumnya, SuaraKeadilanNews.id juga telah mencoba mengkonfirmasi kepada Humas KPH Cepu, Ari, mengenai status wilayah Sumberagung. Jawaban Ari yang singkat, “Waalaikumsalam sudah Ndak bapak sekarang,” justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai pihak yang berwenang atas pengelolaan lahan tersebut jika sudah tidak termasuk dalam kawasan KPH Cepu.
SuaraKeadilanNews.id telah memberitakan dugaan penyalahgunaan lahan ini yang beralih fungsi menjadi lokasi praktik prostitusi, dengan adanya pungutan biaya sewa fantastis oleh oknum mantri. Laporan investigasi kami pada 22 Juni 2025 mengungkap praktik penyewaan lahan pendirian “rumah” untuk prostitusi dengan tarif Rp 750 ribu hingga Rp 1 juta, serta “kaplingan” lahan pinggir jalan seharga Rp 20 ribu per meter.
Menyikapi temuan ini, SuaraKeadilanNews.id telah berupaya mengonfirmasi kepada berbagai pihak. Permintaan konfirmasi yang dilayangkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blora pada 22 Juni 2025 pukul 14.37 WIB terkait langkah penegakan Peraturan Daerah, tidak mendapatkan respons hingga berita ini diturunkan.
Begitu pula dengan Camat Cepu, Endah Ekawati, S.Sos, M.Si., yang juga telah dikirimi surat konfirmasi via WhatsApp pada 22 Juni 2025 pukul 11.46 WIB mengenai dugaan praktik prostitusi dan penyalahgunaan lahan di wilayahnya. Camat Cepu pun tak merespons permintaan konfirmasi awak media.
Minimnya respons dari Satpol PP Blora dan Camat Cepu menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat dan awak media. Siapa yang bertanggung jawab dalam penertiban praktik ilegal ini? Mengapa instansi yang seharusnya bertindak cepat dan tegas dalam penegakan hukum dan ketertiban umum memilih bungkam?
SuaraKeadilanNews.id berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini dan mendesak pihak berwenang untuk segera mengambil tindakan konkret. Ketiadaan respons ini justru memperkuat dugaan adanya pembiaran atau bahkan keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam praktik yang merugikan masyarakat dan negara ini.
Kami akan terus mengusut tuntas skandal ini, membongkar kebenaran di balik dugaan penyalahgunaan lahan Perhutani untuk praktik prostitusi, dan menyeret oknum-oknum yang terlibat dalam pungutan liar yang merugikan masyarakat dan negara.













