Banner Iklan
Berita Daerahjawa timur

Ketua LMDH Jati Makmur Sonorejo Bantah Keras Penerimaan Dana Bagi Hasil Agroforestry dari Perhutani

215
×

Ketua LMDH Jati Makmur Sonorejo Bantah Keras Penerimaan Dana Bagi Hasil Agroforestry dari Perhutani

Sebarkan artikel ini

BOJONEGORO, suarakeadilannews.id – 28 Juni 2025– Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Jati Makmur, Desa Sonorejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, (akrab disapa Ibu Fhe), dengan tegas membantah klaim Perhutani terkait realisasi pembayaran dana bagi hasil agroforestry. Ibu Fhe menyatakan bahwa sejak dilantik sebagai Ketua LMDH pada 13 Maret 2021 hingga saat ini, ia sama sekali belum pernah menerima sepeser pun dana atau pembayaran yang diklaim oleh Perhutani.

Bantahan ini disampaikan Ibu Fhe pada Jumat, 28 Juni 2025, pukul 22.33 WIB, menyusul beredarnya surat dari Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Padangan. Surat bernomor 0279/041.4/PDG/2025, tertanggal 18 Juni 2025, dengan perihal “Informasi Perkembangan Hasil Kerja Sama Agroforestry (LMDH Jati Makmur Desa Sonorejo s.d. Mei 2025)”, merinci klaim pembayaran bagi hasil yang seharusnya diterima oleh LMDH Jati Makmur.

“Sejak pertama kali menjabat sampai sekarang tidak pernah sepeser pun saya terima uang, Mas,” ujar Ibu Fhe dalam pernyataannya. Ia menambahkan, “Sebagai Ketua LMDH, sama sekali tidak pernah sekalipun saya menerima uang apa pun itu.” Pernyataan ini secara langsung menyoroti adanya perbedaan signifikan antara catatan administratif Perhutani dan realitas di lapangan.

Ibu Fhe menjabat sebagai Ketua LMDH Jati Makmur sejak 13 Maret 2021, sementara realisasi pembayaran yang diklaim Perhutani merujuk pada periode hingga Mei 2025. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana bagi hasil agroforestry oleh Perhutani.

LMDH Jati Makmur beroperasi di Desa Sonorejo, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, dan merupakan mitra Perhutani dalam program agroforestry. Bantahan keras dari Ibu Fhe ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan investigasi menyeluruh untuk memastikan kejelasan dan keadilan dalam penyaluran dana bagi hasil kepada masyarakat desa hutan.

Situasi ini menuntut klarifikasi lebih lanjut dari pihak Perhutani KPH Padangan demi menjaga kepercayaan dan memastikan hak-hak masyarakat desa hutan terpenuhi sesuai kesepakatan kerja sama.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *