Banner Iklan
BeritaDesajawa tengah

Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat Kalinanas Tolak Reorganisasi BUMDesma, Tuntut Transparansi Dana Lama

208
×

Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat Kalinanas Tolak Reorganisasi BUMDesma, Tuntut Transparansi Dana Lama

Sebarkan artikel ini

BLORA, suarakeadilannews.id – 11 Juli 2025 . Upaya reorganisasi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) di Desa Kalinanas, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, menghadapi penolakan keras dari Ketua Karang Taruna dan sejumlah tokoh masyarakat setempat. Penolakan ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung pada Jumat, 11 Juli 2025, pukul 13.00 WIB hingga selesai di Balai Desa Kalinanas.

Ketua Karang Taruna, Kaspri, bersama dengan tokoh masyarakat Purnomo alias Gendon dan Suhendra, secara tegas menolak reorganisasi BUMDesma dengan alasan belum adanya pertanggungjawaban yang jelas dan pembubaran resmi dari BUMDesma yang lama yang terindikasi bermasalah. Mereka menuntut adanya keterbukaan dan transparansi dari Pemerintah Desa (Pemdes) Kalinanas terkait pengelolaan BUMDesma sebelumnya.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh staf kecamatan, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Menanggapi penolakan tersebut, Kepala Desa Kalinanas, Rohmat Hadi Sucipto, S.Pd., menyatakan bahwa langkah-langkah yang diambil sudah berdasarkan arahan dari staf kecamatan, termasuk Kasi Pembangunan Ibu Susilowati, dan telah disepakati oleh Ibu Yayuk dari PMD.

Namun, pihak Karang Taruna dan tokoh masyarakat bersikukuh bahwa reorganisasi tidak dapat dilakukan sebelum permasalahan BUMDesma lama diselesaikan dan pembubaran resmi dilakukan. Mereka menegaskan bahwa jika Pemdes Kalinanas tetap melanjutkan reorganisasi tanpa adanya pertanggungjawaban yang jelas, Karang Taruna akan menggelar demonstrasi untuk menyuarakan aspirasi mereka di muka umum.

Tuntutan utama dari Kaspri, Purnomo (alias Gendon), dan Suhendra adalah transparansi menyeluruh terkait kinerja dan keuangan BUMDesma yang lama, serta penyelesaian masalah-masalah yang ada sebelum melangkah ke pembentukan struktur baru. Situasi ini menunjukkan adanya ketegangan antara Pemdes Kalinanas dengan elemen masyarakat yang menuntut akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *