Malang Suara keadilanews.id– Temuan mengejutkan terungkap di Desa Kluwut kecamatan Wonosari kabupaten Malang, terkait pembangunan Punden yang dianggarkan dari DD 2024 sekitar Rp.82.000.000,- Pasalnya, Prasasti yang terpasang di lokasi proyek hanya disebutkan lokasi, jenis kegiatan volume, sumber dana dan pelaksana saja. Anehnya proyek tersebut tidak dicantumkan di prasasti yang seolah menjadi “bangunan siluman.” terkait proyek tersebut menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan penggunaan anggaran.
Selain itu, bukan hanya dianggarkan dari DD Tahun 2024 sekitar 82.000.000. Namun, masyarakat Desa Kluwut juga diminta untuk urunan yang nilainya puluhan Juta rupiah dalam melaksanakan pembangunan punden tersebut, ada juga warga yang menyumbang berupa material 15 sak semen dan beberapa slop rokok.
Kepada Suara keadilanews.id, Kades Kluwut, Purnomo menyampaikan bahwa proyek pembangunan Punden bersumber dari anggaran DD Tahun 2024 dengan nilai anggaran sekitar 82.000.000 dan penyusunan RAB nya Tahun 2023. Selain itu, pembangunan Punden juga ada anggaran dari swadaya masyarakat.
“Pembangunan Punden sumber dananya dianggarkan dari DD Tahun 2024 sekitar 82.000.000.Jadi, pembangunan punden itu bersumber 2 anggaran, dari DD dan swadaya masyarakat,” ucap Kades Kluwut saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, Jum’at (11/7/2025) pagi.
Di kutip dari media bratapos.com Terkait, permasalahan tersebut, Kadis DPMD Kabupaten Malang, Eko Margianto, Ap, S.Sos, M.AP. megucapkan terima-kasih atas informasi yang diberikan oleh awak media. Pihaknya juga menegaskan bahwa saat ini terkait permasalahan di Desa Kluwut sedang ditangani oleh Desy, Camat Wonosari, apabila ditemukan hal-hal yang tidak sesuai ketentuan akan ditindaklanjuti ke Inspektorat Kabupaten Malang.
“Terima-kasih atas informasinya, saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Camat Wonosari selaku pembina penyelenggaraan Pemdes di tingkat Kecamatan. Sebagaimana saya sampaikan diatas, saat ini di tangani Camat Wonosari dan tentunya apabila ada hal-hal yang tidak sesuai ketentuan akan kami tindaklanjuti ke Inspektorat,” ucap Eko Margianto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (12/7/2025) pagi.
Lebih lanjut, saat disinggung, seperti apa sanksi yang diberikan kepada Kades apabila ditemukan tidak sesuai ketentuan atau melanggar regulasi yang ada, Kadis DPMD Kabupaten Malang, Eko Margianto megatakan, terkait sanksi kewenangan ada di Inspektorat, DPMD tidak mempunyai wewenang memberi sanksi.
Sementara itu, Camat Wonosari, Desy lebih memilih untuk irit berkomentar saat dikonfirmasi mengenai permasalahan yang ada di Desa Kluwut. Pihaknya mempersilahkan awak media untuk datang ke Kantor Kecamatan Wonosari.












