Banner Iklan
Berita

Bantuan Dari program pokok-pokok Pikiran (POKIR) 8 Sapi Melalui DPRD Jatim tinggal Kandang: Ketua Poktan 3 mati dan 5 di jual

114
×

Bantuan Dari program pokok-pokok Pikiran (POKIR) 8 Sapi Melalui DPRD Jatim tinggal Kandang: Ketua Poktan 3 mati dan 5 di jual

Sebarkan artikel ini

Malang Suara keadilannews.id- Sebuah kelompok masyarakat Sutaji selaku ketua (Poktan) Karya Utama di Desa Bangelan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, menjadi sorotan publik setelah terungkap dugaan penjualan bantuan hibah Melalui DPRD Provinsi Jatim berupa 8 sapi, sebanyak 5 ekor di jual dan 3 Ekor Mati

Bantuan yang merupakan program aspirasi atau pokok-pokok pikiran (Pokir) yang diterima sekitar tahun 2015-2017 ini ternyata 5 Ekor dijual seharga Rp 15 juta per ekor oleh Ketua Poktan Karya Utama Satu Sutaji, Hal tersebut diakui langsung oleh ketua kelompok ketika dikonfirmasi oleh sejumlah awak media.

Pasalnya, bantuan 8 sapi yang diterima Poktan saat ini hanya tinggal kandangnya saja. Mirisnya, menurut pengakuan dari Ketua Poktan, Sutaji menyebut bahwa sebagian uang hasil penjualan 5 sapi Rp.70.000.000 dipinjam oleh Sekretaris Poktan karena mengalami kesusahan.

Kepada Wartawan, Ketua Poktan Desa Bangelan, Sutaji mengaku bahwa ia yang menerima uang senilai Rp.100 Juta hasil penjualan 5 ekor sapi, dan yang membawa uang tersebut adalah Bendahara Poktan. Sutaji menyatakan bahwa dari total 8 ekor bantuan sapi yang diterimanya, 5 ekor sapi dijual sedangkan 3 ekor sapi mati.

“Waktu itu, saya yang menerima dan yang membawa uangnya adalah Bendahara sebesar Rp.100.000.000 uang hasil penjualan 5 sapi, yang 3 sapi mati,” ucap Sutaji saat ditemui di kediamannya, Kamis (17/7/2025) siang.

Lebih lanjut, Sutaji mengatakan, bantuan itu dari DPRD Provinsi Jatim dan menerima bantuan 8 ekor sapi sekitar tahun 2015 atau 2017 an. Untuk pengajuannya, Pemdes Bangelan, Kecamatan Wonosari mengetahuinya.

“Satu ekor sapi laku Rp.15 juta, yang mati 3 ekor sapi, jadi ada 5 ekor sapi yang dijual setelah koordinasi dengan Dinas biar nggak kena covid sama Dinas Peternakan disuruh menjual. Sekretaris Poktan Karya Utama Satu Desa Bangelan yang meminjam, dipinjam satu orang, yang meminjam Rp.70 Juta karena ada kesusahan,” pungkasnya.

sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas pengelolaan dana hibah. Padahal, sapi-sapi tersebut semestinya menjadi sarana pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian warga desa.

Perlu diketahui, Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor

Penjualan bantuan yang merugikan keuangan negara dianggap perbuatan melawan hukum yang merugikan negara.

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Tindakan memperkaya diri atau pihak lain dengan menyalahgunakan wewenang termasuk dalam kategori tindak pidana korupsi.
Pasal 8 UU Tipikor
Penggelapan barang milik negara atau yang diperoleh dari anggaran negara merupakan pelanggaran serius.

Pasal 12 e UU Tipikor
Tindakan menerima hasil dari penjualan bantuan hibah yang tidak sesuai ketentuan dapat dianggap sebagai gratifikasi.

Pasal 372 KUHP
Penjualan sapi tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindak penggelapan.

Pasal 415 KUHP
Penyalahgunaan barang atau dana negara untuk kepentingan pribadi termasuk dalam perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Pasal 421 KUHP
Penyalahgunaan jabatan atau wewenang dalam program bantuan negara berpotensi menjerat para pelaku.

Kasus ini menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana hibah, terutama yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. bersambung…. (HR/Tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *