Banner Iklan
Berita Daerah

Kasus Kepala Desa Segaran Warga Laporkan Dugaan Penyelewengan Aset dan Tanah

133
×

Kasus Kepala Desa Segaran Warga Laporkan Dugaan Penyelewengan Aset dan Tanah

Sebarkan artikel ini

Malang, suarakeadilannews.id — Dugaan penyalahgunaan wewenang kembali terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Kepala Desa Segaran, Kecamatan Gedangan, yang dilaporkan oleh warga karena diduga melakukan sejumlah pelanggaran, mulai dari menjual aset desa, menyerobot tanah warga, hingga memanipulasi pengangkatan perangkat desa serta pengelolaan tanah kas dusun.

Laporan tersebut disampaikan oleh Bapak Khuslan selaku perwakilan warga. Ia mengatakan telah menyampaikan laporan ke sejumlah pihak, termasuk DPD BNPM Kabupaten Malang, sebagai bentuk kepedulian dari masyarakat untuk menuntut transparansi dan keadilan.

“Kami tidak bisa diam saja. Masyarakat kecewa karena apa yang seharusnya menjadi hak dan milik bersama justru diperlakukan seenaknya oleh Kepala Desa,” ujar Bapak Khuslan.

Laporan resmi atas dugaan pelanggaran ini telah diajukan ke Polres Malang sejak 5 Maret 2025, dan tercatat secara administratif pada 6 Maret 2025 dengan nomor B/536/NI/2025. Namun, hingga kini, laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti dalam tahap penyelidikan.

Lima Dugaan Pelanggaran yang Dilaporkan Warga

Berikut ini adalah lima poin utama yang menjadi dasar pengaduan warga terhadap Kepala Desa Segaran:

1. Penyerobotan Tanah Milik Warga

Kepala desa diduga telah menyerobot tanah milik warga atas nama Bapak Musdi, dengan ukuran kurang lebih 100 meter panjang dan 1 meter lebar. Tanah tersebut diambil tanpa izin dari pemiliknya. Meski telah dilaporkan ke Polsek Gedangan, warga belum menerima tindak lanjut atau kepastian hukum atas kejadian ini.

2. Manipulasi Pengangkatan Perangkat Desa

Saat proses pengangkatan kepala dusun, warga menemukan adanya dugaan manipulasi dalam SK (Surat Keputusan). Nama istri dari seorang calon yang memenuhi syarat dicantumkan dalam SK, namun yang justru dilantik adalah suaminya. Padahal sebelumnya, calon tersebut sudah ditolak oleh pihak kecamatan karena tidak memenuhi syarat usia yang ditentukan.

3. Penjualan Mobil Siaga Desa Tanpa Laporan

Aset desa berupa mobil siaga berpelat N 1135 DD diketahui telah dijual ke Desa Sumber Jabon dengan harga sekitar Rp 20 juta. Penjualan ini dilakukan tanpa laporan resmi, dan hingga kini tidak ada kejelasan ke mana uang hasil penjualan tersebut masuk.

“Saya tanya langsung ke Sekdes, tapi jawabannya tidak ada laporan. Warga mengetahui mobil itu sudah dijual setelah mengeceknya langsung ke desa tujuan,” ungkap Khuslan.

4. Penggelapan Mobil Jenazah dan Penolakan Swadaya Warga

Mobil jenazah yang sebelumnya digunakan oleh warga dikabarkan mengalami kerusakan dan dibawa ke bengkel. Namun, mobil tersebut tidak pernah kembali ke desa. Karena kebutuhan yang mendesak, masyarakat dari RT 1 hingga RT 9 sepakat melakukan swadaya untuk membeli mobil jenazah baru.

Namun, usaha warga itu justru mendapat penolakan dari Kepala Desa, bahkan warga yang telah membeli ambulans diminta untuk mengembalikannya. Beberapa hari kemudian, Kepala Desa mendatangkan mobil jenazah pengganti, yang ternyata merupakan kendaraan milik pribadi salah satu perangkat desa, bukan milik desa.

” Kenapa mobil hasil swadaya warga malah ditolak, sementara mobil pribadi justru dijadikan pengganti? Ini sangat tidak masuk akal,” ucap Khuslan.

5. Manipulasi dan Monopoli Tanah Kas Dusun

Warga juga melaporkan dugaan manipulasi dalam pengelolaan tanah kas dusun di Sumberkotes Kulon. Sebelumnya, warga dijanjikan bahwa hak kelola tanah kas akan dibagikan setiap tahun, namun faktanya, tanah tersebut terus disewakan tanpa keterbukaan, dan tidak ada laporan pertanggungjawaban yang dapat ditemukan di kantor desa.

“Saya sudah cek ke desa, bahkan Sekdes tidak bisa menunjukkan dokumen pertanggungjawaban. Ini jelas dimonopoli oleh pihak tertentu,” jelas Khuslan.

Desakan Audit Menyeluruh oleh Pemerintah

Melihat banyaknya kejanggalan, warga Desa Segaran mendesak Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan dan aset desa. Warga menilai, dana desa yang masuk setiap tahun cukup besar, sehingga harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan.

“Kami hanya ingin keadilan. Aset desa bukan milik pribadi, tapi tanggung jawab bersama. Kalau dibiarkan terus, kepercayaan warga akan kian menghilang,” tegas Khuslan.

Warga berharap agar laporan mereka segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang terjadi di tingkat desa. (Ach/Aht) Bersambung…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *