Banner Iklan
Berita Daerah

Delapan Tuntutan AWAS: Pilar Transparansi dan Akuntabilitas yang Disoroti

341
×

Delapan Tuntutan AWAS: Pilar Transparansi dan Akuntabilitas yang Disoroti

Sebarkan artikel ini

SKN NEWS ID

 

Dalam aksi damai tersebut, AWAS menyampaikan delapan poin tuntutan kepada DPRD Kabupaten Toba, yang meliputi:

 

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ): Meminta DPRD Toba untuk memberikan secara utuh LKPJ Tahun 2021-2024 dari pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Toba sebelumnya (Ir. Poltak Sitorus/Tonny Simanjuntak, SE), serta pemerintahan yang sedang berjalan.

​

2. Media Center: Mendorong DPRD Toba untuk membuat media center guna meningkatkan keterbukaan informasi publik terkait reses, kunjungan kerja, dan kegiatan lainnya.

​

3. Transparansi Anggaran DPRD: Menuntut transparansi data gaji, tunjangan, dan dana aspirasi seluruh anggota DPRD Toba setiap tahun.

​

4. Alokasi Anggaran Efisiensi: Meminta transparansi data alokasi anggaran efisiensi sebesar 51 Miliar Rupiah pada Tahun 2025.

​

5. Dana CSR (TJSL) dan CD Perusahaan: Meminta transparansi data penyaluran dana CSR (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) dan dana Community Development dari berbagai perusahaan, lembaga, dan instansi kepada DPRD Toba, terutama selama masa pemerintahan bupati dan wakil bupati sebelumnya.

​

6. Pengelolaan Sumber Daya Minerba: Mendorong DPRD Toba untuk berkolaborasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda) dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara (minerba) demi peningkatan ekonomi masyarakat dan pendapatan asli daerah (PAD).

​

7. Transparansi Anggaran Event Internasional: Meminta DPRD Toba untuk memanggil pihak Injourney dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas transparansi anggaran terkait penyelenggaraan event internasional Jetski dan F1H2O sejak tahun 2023 hingga 2025.

​

8. Hasil Audit BPK: Meminta DPRD Toba untuk mempublikasikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024/2025.

 

Tanggapan AKPERSI: Keberpihakan pada Rakyat dan Keadilan Sosial

 

Divisi Humas AKPERSI Kabupaten Toba, Seryaman Zebua, menyampaikan bahwa DPRD Kabupaten Toba dinilai belum menunjukkan keberpihakan yangOptimal kepada rakyat, terutama dalam menanggapi isu-isu publik yang berkembang. Selain itu, kenaikan tunjangan DPRD yang bebas pajak, sementara masyarakat dihadapkan pada kenaikan pajak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, dianggap tidak adil dan melanggar sila kelima Pancasila.

 

Divisi Hukum AKPERSI Kabupaten Toba, Alexander Sihombing, berharap agar tuntutan dan orasi yang disampaikan AWAS dapat dipahami dan ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Toba sebagai wakil rakyat yang sah. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar DPRD dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Toba. Agus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *