Banner Iklan
Berita

Kejati Jambi Lakukan Penyuluhan Hukum Didesa Pandan Sejahtra.

146
×

Kejati Jambi Lakukan Penyuluhan Hukum Didesa Pandan Sejahtra.

Sebarkan artikel ini

Tanjabtim. SKN.id
Kejati Jambi melalui Pinkum mengadakan sosialisasi penyuluhan hukum bertempat didesa Pandan Sejahtra kecamatan Geragai kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) prov Jambi bertempat diaula pertemuan kantor desa pada Selasa 16 September 2025.

Kehadiran perwakilan dari pihak Kejati Jambi yang diwakili oleh Pinkum Noli Wijaya beserta rombongan didampingi oleh kastel Kejari Tanjabtim Rahmad Abdul beserta rombongan, kadis PMD Tanjabtim Budi Wahyu, camat Geragai Iduar Aidi, kades Purwadi beserta tokoh masarakat serta undangan lainnya.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan dengan membuka ruang diskusi terbuka dan tanya jawab kepada masarakat agar lebih mengerti tentang hukum baik itu perdata maupun pidana.

Jadi kegiatan penyuluhan yang dilakukan melalui dialog terbuka dan transparan antara aparat penegak hukum dengan masarakat dapat berjalan optimal dan lebih terbuka agar mudah dimengerti oleh masarakat awam.

Kades Pandan Sejahtra Purwadi saat dikonfirmasi oleh awak media mengucapkan terima kasih kepada APH dari Kejati Jambi dan rekan rekannya yang telah memberikan penyuluhan hukum secara terbuka, dengan cara tanya jawab.

Karena dengan adanya kegiatan ini setidaknya masarakat kami yang awam bisa mengerti dan sadar hukum. Kemudian diinflimentasikan dalam bermasyarakat agar taat hukum.

Jadi kami berharap kedepannya lebih baik dari sebelumnya, karena hukum merupakan pondasi utama dalam bermasyarakat. Cegah dini perbuatan melawan hukum melalui penyuluhan ini. Pintanya.

Hal ini memberikan inovasi kepada masarakat kami untuk lebih memahami kaidah hukum lepel awam, sehingga dengan kegiatan tersebut masarakat bisa sadar hukum dalam bertindak terhadap lingkungan yang majemuk.

Terhadap kegiatan tersebut salah seorang tokoh masarakat Saifudin, ini membantu pencerahan hukum bagi masarakat awam, sehingga dapat mencegah secara dini keterlibatan warga dalam melakukan tindakan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Ujarnya. (003).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *