Intimidasi Wartawan di Malang, Ancaman Serius bagi Kebebasan Pers
MALANG, Suara keadilannews.id — Dugaan intimidasi terhadap seorang wartawan media online saat bertugas di Kabupaten Malang menuai kecaman. Praktisi hukum sekaligus Pemimpin Redaksi Brata Pos Media, Dr. Zaibi Susanto, menilai tindakan itu sebagai ancaman serius bagi kebebasan pers dan demokrasi.
Menurut Zaibi, intimidasi terhadap wartawan bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Intimidasi terhadap wartawan adalah bentuk nyata pembungkaman pers. Ini bukan persoalan sepele, melainkan pelanggaran hukum yang mengancam hak publik untuk memperoleh informasi yang benar dan berimbang,” ujar Zaibi, Jumat (19/12/2025).
Zaibi menegaskan, UU Pers menjamin kemerdekaan pers serta melindungi wartawan dari segala bentuk tekanan, ancaman, dan intervensi. Pihak yang menghalangi kerja jurnalistik dapat dikenai sanksi pidana.
Pelanggaran HAM
Zaibi menambahkan, intimidasi terhadap wartawan juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Wartawan, sebagai pilar demokrasi, memiliki hak konstitusional untuk bekerja tanpa rasa takut.
“Ketika wartawan diintimidasi, yang dilanggar bukan hanya hak individu, tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan transparan,” katanya.
Kasus Berulang
Ia menyinggung sejumlah kasus intimidasi terhadap jurnalis di Indonesia yang terus berulang, mulai dari ancaman verbal hingga teror fisik. Salah satu kasus ekstrem adalah pengiriman kepala babi kepada jurnalis Tempo.
Ironisnya, banyak kasus berakhir tanpa penindakan hukum tegas. “Pembiaran terhadap intimidasi wartawan sama saja dengan membuka ruang bagi pembungkaman pers. Ini berbahaya bagi demokrasi,” ujarnya.
Peringatan untuk Pejabat dan Aparat
Zaibi mengingatkan pejabat publik dan aparat penegak hukum agar tidak menekan atau menghalangi kerja wartawan.
“Jangan uji kesabaran hukum dengan cara mengintimidasi pers. Negara ini punya aturan yang jelas. Siapa pun yang melanggar harus siap berhadapan dengan hukum,” tegasnya.
Ia juga mendorong Dewan Pers serta organisasi profesi wartawan untuk bersikap lebih tegas, tidak sekadar mengeluarkan pernyataan normatif.
“Jika intimidasi terhadap wartawan terus dibiarkan, demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong tanpa makna,” pungkasnya. (Hr/Ach)












