MALANG, SuaraKeadilanNews.id – Musyawarah Desa (Musdes) sejatinya menjadi simbol demokrasi langsung yang mengakar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Namun, di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang, pelaksanaan Musdes justru menimbulkan sorotan tajam karena dilakukan tanpa melibatkan RT dan RW.
Musdes seharusnya menjadi wadah inklusif bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengambil keputusan bersama. Keterlibatan RT dan RW bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan suara warga benar-benar didengar.
Tidak dilibatkannya RT dan RW menciptakan kekosongan representasi. Hal ini bukan hanya bertentangan dengan amanat Undang-Undang Desa, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai komitmen terhadap nilai-nilai demokrasi. Tanpa suara RT dan RW, keputusan Musdes kehilangan legitimasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan warga, yang pada akhirnya dapat mengganggu harmoni sosial serta pembangunan desa.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi ke pihak Kecamatan Kromengan, Kasi Pemerintahan Bayu Krisnata justru melempar tanggung jawab kepada Camat. “Monggo dikonfirmasikan ke Pak Camat, itu kewenangan Pak Camat bukan saya,” ujarnya singkat.
Peryataan ini menimbulkan pertanyaan besar, jika bukan tugas Kasi pemerintahan mengawal adminstrasi desa, lalu siapa yang bertanggung jawab memastikan proses ini sah dan sesuai hukum.
Namun, saat diminta menunjukkan dokumen otentik berupa berita acara, daftar hadir, dan dokumentasi pelaksanaan, Camat Kromengan Stefanus Lodewyk Horsayr, S.I.P., M.H., bersikukuh hanya menunjukkan dokumen pelaksanaan Musdes di desa Peniwen yang aneh camat Kromengan melarang keras untuk didokumentasikan maupun sekedar membaca dokumen tersebut hal ini menimbulkan pertanyaan besar dugaan penyimpangan apa yang disembunyikan Sikap ini menimbulkan dugaan adanya ketidakberesan dalam tata kelola birokrasi.
Sementara itu PJ kades Peniwen, Made Sinyartini menyampaikan dengan singkat mengenai polemik di desa Peniwen, ia mengaku mulai dari awal menjabat PJ sudah biasa dibeginikan pak, biarlah alam yang bekerja,”ucapnya saat di konfirmasi melalui pesan WhatsApp, Senin (12/1)2026) pagi
Pertanyaan warga pun sederhana namun menghantam: jika Musdes benar-benar dilaksanakan, mengapa warga sebagai subjek utama justru tidak mengetahui?
Lebih jauh, fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga dipertanyakan. Ketua BPD Peniwen, Setyo Adi Mawarno, menolak memberikan penjelasan maupun dokumen krusial seperti berita acara, daftar hadir, dokumentasi kegiatan, hingga surat pengusulan penetapan PJ Kepala Desa. Sikap bungkam ini memunculkan dugaan serius: apakah BPD mengetahui Musdes tidak pernah digelar, atau justru ikut membiarkan pelanggaran terjadi?
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa demokrasi desa hanya bisa tegak jika setiap suara benar-benar diakomodasi. Musdes tanpa RT dan RW bukan sekadar pelanggaran prosedural, melainkan ancaman terhadap fondasi tata kelola pemerintahan desa yang baik. (HR)
BERSAMBUNG…












