BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 24 Januari 2025. Pelaksanaan proyek rehabilitasi sekolah di Kabupaten Bojonegoro yang dibiayai oleh APBN Pusat kini tengah menjadi sorotan tajam. Selain kendala keterlambatan pengerjaan, muncul dugaan penggunaan gedung secara ilegal di SMAN 2 Bojonegoro sebelum adanya serah terima resmi dari pihak kementerian terkait.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Kamis (22/1), papan proyek di lokasi menunjukkan bahwa pengerjaan kini berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum, melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis. Proyek bertajuk “Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Kabupaten Bojonegoro Lanjutan” ini dikerjakan oleh pelaksana baru, CV Arkha Putra Perkasa, dengan nilai kontrak sebesar Rp9.488.121.816.
Pergantian kontraktor ini dilakukan setelah pelaksana sebelumnya, PT Syarif Maju Karya, diputus kontraknya. Namun, pengalihan ini menyisakan persoalan serius berupa tunggakan pembayaran kepada para pekerja dan penyedia material lokal.
Persoalan lain muncul di gedung SMAN 2 Bojonegoro. Meskipun secara administrasi belum dilakukan serah terima kunci atau Provisional Hand Over (PHO) dari Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, gedung tersebut terpantau sudah mulai dioperasikan. Fasilitas yang seharusnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) tersebut diduga dialihfungsikan menjadi asrama siswa.
Secara teknis, penggunaan gedung yang belum tuntas masa pengerjaan dan administrasinya dinilai sangat berisiko. Perubahan fungsi menjadi asrama dikhawatirkan membebani struktur bangunan secara berlebih dan mengancam keselamatan penghuni, mengingat masa pemeliharaan oleh konsultan pengawas PT Elemen Tiga Tiga masih berjalan hingga Juni 2026.
Sementara itu, ketegangan sempat terjadi di lokasi proyek SMKN Ngambon pada Sabtu (24/1). Sejumlah subkontraktor lokal melakukan aksi protes dan penghentian paksa aktivitas proyek untuk menuntut pelunasan pembayaran dari kontraktor lama sebelum CV Arkha Putra Perkasa melanjutkan pekerjaan.
Sengkarut manajemen proyek nasional ini memicu pertanyaan besar terkait efektivitas pengawasan dari pihak Kementerian Pekerjaan Umum. Masyarakat mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan menyelesaikan sengketa pembayaran dan memastikan keamanan fasilitas pendidikan di SMAN 2 Bojonegoro, SMKN Ngambon, dan SMPN 1 Padangan yang masuk dalam paket proyek tersebut.












