Mempawah – Kalbar – suarakeadilannews id
Proyek swakelola SDN 08 segedong, pembangunan dan rehab ruang kelas, mendapatkan sorotan publik.
6/02/2026 Investigasi awak media di lapangan terjun lansung ke sekolah SDN 08 segedong dan bertemu lansung dengan kepsek dan bendahara kepsek, untuk kompirmasi lansung terkait pekerjaan tersebut, saat di kompirmasi Bu kepsek menjelaskan anggran tersebut kurang lebih Rp 800 juta lebih , ada yang Ruangan di bangun baru dan ada yang Ruangan di rehab.
Saat di kompirmasi terkait dana anggaran yang di simpan di CU, beliau mengatakan ” Memang betul, Kerana saat itu saya dan bendahara ad kegiatan di luar karena takut uang simpan di rmh maka saya menyuruh bendahara menyimpan uang nya di CU jelasnya.
Di lapangan awak media menemukan pekerjaan tersebut asal jadi , yang di mana pemasangan keramik mengalami keretakan karena kebanyakan isi keramik kosong , dan pondasi juga tidak di plester, namun yang aneh nya pekerjaan tersebut bisa di PHO di bayar foul oleh pihak dinas walaupun pekerjaan tersebut di duga belum selesai sepenuh nya.
” Menyimpan anggaran dana publik (APBN/APBD/Dana Dak, ) di Credit Union (CU) atau koperasi dapat memicu sanksi berat karena dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak sesuai ketentuan perbankan pemerintah.
Berdasarkan regulasi perbendaharaan dan UU Tindak Pidana Korupsi, berikut sanksi yang dapat dijatuhkan:
1. Sanksi Administratif (Pelanggaran Jabatan)
Bendahara atau Pejabat Pengelola Keuangan yang memindahkan dana ke rekening non-pemerintah menghadapi:
Pembebasan Tugas: Dicopot dari jabatan bendahara/pengelola keuangan karena gagal mematuhi standar operasional penatausahaan kas.
Penyitaan Dana: Rekening ilegal dapat diblokir dan dananya ditarik paksa kembali ke Kas Negara.
Penundaan Pencairan Anggaran: Bagi instansi terkait, KPPN dapat menunda atau memotong dana persediaan (UP/TUP) hingga 25% sebagai hukuman administratif.
2. Sanksi Pidana (Korupsi & Penyalahgunaan)
Jika dana disimpan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (bunga/dividen) atau menyebabkan kerugian negara:
Pidana Penjara: Pelanggar dapat dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Tipikor dengan ancaman penjara seumur hidup atau minimal 1–4 tahun, serta maksimal 20 tahun.
Denda Materiil: Denda minimal Rp200 juta hingga Rp1 miliar.
Sanksi Penggelapan: Jika dana dianggap “digelapkan” dalam jabatan, berlaku Pasal 374 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun.












