Banner Iklan
Berita Daerahjawa timur

Inspektorat Harus Turun! Dugaan Proyek Asal Jadi di Beged: Spek Ngawur, Papan Nama Tak Berwujud.

120
×

Inspektorat Harus Turun! Dugaan Proyek Asal Jadi di Beged: Spek Ngawur, Papan Nama Tak Berwujud.

Sebarkan artikel ini

​BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 6 Februari 2026. Karut-marut pelaksanaan proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro kian benderang. Selain dugaan ketidaksesuaian spesifikasi (spek), proyek ini disinyalir melanggar prinsip transparansi karena tidak ditemukannya papan informasi proyek di lokasi pengerjaan.

​Hasil pantauan lanjutan tim media di lapangan menunjukkan kondisi yang memprihatinkan pada struktur pondasi bor pile atau strauss. Temuan teknis mengungkap adanya ketidaksamaan jumlah besi tulangan yang sangat mencolok di berbagai titik.

​Fakta di lapangan mencatat variasi jumlah besi yang tidak masuk akal untuk satu jenis konstruksi yang sama:

​Ditemukan titik dengan 6 batang besi.

​Titik lain hanya berisi 5 batang besi.

​Bahkan ditemukan titik yang hanya menggunakan 4 batang, hingga yang paling ekstrem hanya 2 batang besi.

​Kritik Mantan Pelaksana: “Ini Tidak Sesuai Spek“

​Ketidakteraturan ini memancing reaksi dari warga setempat yang pernah menjabat sebagai tim pelaksana pembangunan desa di masa lalu. Saat dikonfirmasi di lokasi, sumber yang memahami teknis pembangunan ini menyatakan keheranannya.

​”Ya mestinya harusnya terkumpul (padat/seragam) seperti ini pak. Kalau itu tidak, ya tidak sesuai spek. Saya juga heran kok bisa seperti itu,” ujar tokoh masyarakat tersebut sambil menunjuk perbedaan jumlah besi di tiap lubang pondasi.


Ia juga menyoroti adanya beberapa pangkal besi yang sengaja ditutup plastik, sehingga jumlah pastinya sulit diverifikasi secara kasat mata, meski di area utara yang belum tertutup terlihat jelas hanya ada dua batang besi.

​Bantahan Kades Beged Dinilai Kontradiktif

​Menanggapi pemberitaan sebelumnya, Kepala Desa Beged, Erdino Trihandoyo, memberikan pembelaan melalui pesan singkat (WhatsApp) kepada media lain. Ia mengklaim bahwa seluruh pekerjaan telah melalui perencanaan teknis dan sesuai arahan tenaga ahli serta kondisi tanah.

​Namun, pernyataan Kades tersebut dinilai berbanding terbalik dengan fakta fisik di lapangan. Secara teknis, pondasi dalam satu jalur struktur bangunan yang sama seharusnya memiliki standar penulangan yang seragam untuk menjaga keseimbangan beban (load balancing). Alasan “kondisi tanah” untuk mengurangi jumlah besi hingga tersisa 2 batang saja dianggap sebagai alasan yang mengada-ada oleh banyak pihak.

​Proyek “Siluman” Tanpa Papan Nama

​Hingga saat ini, masyarakat dan media masih kesulitan mengetahui nilai anggaran pasti, volume pekerjaan, serta kontraktor pelaksana karena Papan Informasi Proyek tidak terpasang. Hal ini jelas melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Presiden terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah.

​Masyarakat  kini berharap Inspektorat dan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro untuk segera melakukan audit fisik secara menyeluruh. Jika dibiarkan, dikhawatirkan bangunan ini akan gagal konstruksi dan membahayakan keselamatan warga, mengingat pondasi adalah jantung dari kekuatan sebuah bangunan.

​

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *