MALANG, Suara keadilannews.id– Dugaan penggelapan dan pemalsuan sertipikat tanah kembali menyeruak di Kabupaten Malang. Kasus ini menimpa Suparno, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Pagelaran, yang mengaku menjadi korban. Ia menunjuk kuasa hukum untuk menindaklanjuti perkara yang menyeret nama Li’ani dan Anik Urrohmah.
Awalnya, Suparno hanya meminjam uang kecil di Koperasi Rukun Sentosa. Pada 2013 ia meminjam Rp1 juta, lalu pada 2014 jumlahnya menjadi Rp3 juta. Menurut Suparno, pinjaman itu sudah dilunasi. Namun sertipikat tanah yang dijadikan jaminan tak kunjung dikembalikan. Setiap kali ditagih, terlapor berdalih lupa menyimpan dokumen.
Belakangan, fakta mengejutkan terungkap. Sertipikat tersebut ternyata dijaminkan ke Bank BRI Gondanglegi dengan nilai Rp250 juta. Lebih jauh lagi, dokumen itu diduga telah diubah statusnya menjadi Akta Jual Beli (AJB) atas nama Anik Urrohmah tanpa sepengetahuan pemilik sah. Dana hasil pinjaman bank diduga digunakan untuk kepentingan pribadi.
Merasa dirugikan, Suparno menunjuk Hendri Sumarto dan HM Romawie Rachman sebagai kuasa hukum. Keduanya diberi mandat penuh untuk mendampingi, membela, dan mewakili Suparno dalam proses hukum pidana maupun perdata. “Perkara ini jelas berpotensi melanggar pasal penggelapan dan pemalsuan surat,” tegas Hendri, Selasa (10/2).
Namun, kuasa hukum dibuat kaget setelah mengetahui kliennya melakukan restorative justice (RJ) dengan terlapor secara diam-diam. “Tanpa koordinasi dengan saya, klien melakukan RJ di bawah tangan. Tapi perkara pidana tetap harus lanjut, apalagi sudah ada penetapan tersangka,” ujarnya dengan nada geram.
Hendri menekankan, meski ada perdamaian, proses pidana tidak bisa dihentikan begitu saja. Ia bahkan mengancam akan melaporkan ke Propam dan Wassidik Polda Jatim jika penyidikan tidak berlanjut. “Ancaman hukuman perkara ini di atas lima tahun. Polisi punya kewenangan penuh untuk melanjutkan,” tandasnya.
Sementara itu, Li’ani saat dikonfirmasi hanya menjawab singkat lewat WhatsApp: “Sudah, terima kasih.” Sedangkan Anik Urrohmah belum memberikan keterangan resmi hingga berita ini diturunkan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut hak kepemilikan tanah dan nilai jaminan yang besar. Suparno berharap aparat penegak hukum bertindak profesional dan transparan. “Saya hanya ingin hak saya kembali dan keadilan ditegakkan,” ujarnya melalui kuasa hukum. (HR/Ahd)












