Banner Iklan
Berita Nasional

SD Negeri NO.173655 DiTuntut Tranfaransi , Masyarakat Memohon APH Kabupaten Toba Periksa Dengan adil Untuk kesejahteraan Siswa ✨  

341
×

SD Negeri NO.173655 DiTuntut Tranfaransi , Masyarakat Memohon APH Kabupaten Toba Periksa Dengan adil Untuk kesejahteraan Siswa ✨  

Sebarkan artikel ini

Suara Keadilan News ID

Toba Lumban Julu ,26 Februari 2026 – Kepala Sekolah SD Negeri Roslin Mariati manurung (RMM) No.173655 Lumban Rang Lumban Julu, Rosti Manurung, yang telah menjabat selama 12 tahun (3 periode), terjaring dugaan pelanggaran kode etik yang tidak hanya menyimpang dari standar profesi, tapi juga dianggap telah mengecewakan ribuan siswa dan orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka. Temuan ini muncul setelah tim media melakukan pantauan mendalam pada Selasa hingga Rabu (24-25/2/2026).

 

Dari hasil pantauan, terungkap bahwa selama lebih dari satu dekade menjabat, buku pelajaran untuk siswa hanya dibeli sebanyak 2 kali saja – dengan sistem yang sangat tidak layak yaitu “satu buku bagi satu kelompok siswa” Dan buku seken atau koyak . Hal ini membuat banyak anak kesulitan mengakses bahan ajar, padahal dana BOS yang seharusnya diperuntukkan untuk kesejahteraan pendidikan terus mengalir setiap tahun. Selain itu, terdapat dugaan serius bahwa Rosti Manurung jarang hadir di kantor sekolah, bahkan diduga telah menggandakan kuitansi kosong dalam anggaran sekolah pada masa bendahara pensiun Ibu Manurung.

 

Tim media sebelumnya telah berusaha melakukan klarifikasi dengan menghubungi dan mengajak Rosti Manurung untuk memberikan penjelasan, namun tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Selama dua hari berturut-turut, panggilan telepon tidak diangkat, undangan untuk bertemu ditolak, dan bahkan diduga pihak kepala sekolah sengaja menghindari untuk tidak ditemui.

 

Data rincian dana BOS periode 2020-2025 yang diperoleh tim media menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan:

 

– 2020: Tahap pertama pengembangan perpustakaan senilai nol; tahap kedua dan ketiga dana yang diterima menerima Rp34.830.000 untuk 129 siswa namun tidak ada laporan penggunaan sama sekali.

​

– 2021: Tahap 1, 2, 3 masing-masing menerima Rp30.240.000  dana yang diterima untuk 105 siswa tanpa ada laporan rincian penggunaan dana.

​

– 2022: Tahap pertama menerima Rp30.240.000 (105 siswa) tanpa rincian; tahap kedua dialokasikan untuk administrasi Rp5.500.000 dan perpustakaan Rp360.000; tahap ketiga untuk perpustakaan Rp6.005.000 dan administrasi Rp12.160.000.

​

– 2023: Total dana diterima Rp46.100.000 (102 siswa); tahap pertama untuk administrasi Rp1.200.000 dan perpustakaan Rp275.000; tahap kedua untuk administrasi Rp27.670.000.

​

– 2024: Tahap pertama menerima Rp5.184.000 (108 siswa) dengan pengembangan perpustakaan nol dan administrasi Rp256.000; tahap kedua menerima Rp50.415.000 untuk perpustakaan Rp13.000.000 dan administrasi Rp20.000.000.

​

– 2025: Tahap pertama menerima Rp54.300.000 tanpa rincian penggunaan; tahap kedua untuk perpustakaan Rp22.600.000 dan administrasi Rp13.100.000.

 

Padahal buku adalah gudang ilmu yang menjadi hak dasar setiap siswa untuk belajar. Dana yang seharusnya diprioritaskan untuk pembelian buku dan penunjang pembelajaran anak-anak, justru tercatat dialokasikan untuk administrasi yang tidak jelas rinciannya atau pengembangan perpustakaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar siswa.

 

Masyarakat setempat dan tim media dengan tegas me mohon kepada Aparatur Pengawas Hakiki (APH) Kabupaten Toba untuk segera melakukan pemeriksaan mendalam dan tuntas terhadap Bendahara sekolah tersebut beserta kepala sekolah Rosti Manurung. Semua dugaan pelanggaran kode etik, tidak transparansinya penggunaan dana BOS, dan perilaku yang mengecewakan harus diteliti secara menyeluruh agar keadilan bisa ditegakkan dan anak-anak tidak terus menjadi korban. Agus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Nasional

PROF. DR. SUTAN NASOMAL KECAM KERAS GELANGGANG SABUNG…