Banner Iklan
Berita Daerahjawa timur

Siapa Pak Aditya & Pak Andik? Kades Bakalan Sebut Nama Mereka dalam Pusaran Proyek BKKD…!

274
×

Siapa Pak Aditya & Pak Andik? Kades Bakalan Sebut Nama Mereka dalam Pusaran Proyek BKKD…!

Sebarkan artikel ini

​BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 03/03/2026. ​Di tengah sorotan tajam mengenai dugaan penyimpangan spesifikasi proyek BKKD di Dusun Jambangan, Kepala Desa Bakalan akhirnya angkat bicara. Namun, alih-alih memberikan klarifikasi teknis mengenai kualitas bangunan, pernyataan Kades justru mengungkap tabir adanya dugaan intervensi “orang atas” dalam pelaksanaan proyek di desanya.

​Dalam sebuah percakapan dengan awak media, Kades Bakalan secara blak-blakan mengaku tidak tahu-menahu soal teknis pengerjaan dan menyatakan bahwa dirinya hanya menerima “titipan” pelaksana dari oknum pejabat di tingkat kabupaten.

​”Nek seng ndisek dikerjakan Pak Arip yo wong Kejaksaan. Lha aku anane ngeneki seng ngatur yo wong nduwuran to mas. Pak Andik Asisten 3, terus Pak Aditya. Aku opo mudeng leh mas ngene iki, aku yo gak mudeng,” ungkap Kades dengan nada pasrah.

​Lebih lanjut, Kades menjelaskan bahwa proyek yang saat ini sedang dipersoalkan publik dikerjakan oleh pihak lain, namun tetap bukan atas kendali penuh pihak desa secara mandiri dalam menentukan pelaksana.

​”Podo iki proyek dikerjakan Pak Ngalimon. Pak Ngalimon wong endi aku yo gak roh (Tidak tahu), cuman bedo CV-ne karo seng disek,” imbuhnya.

​Enggan Memikul Resiko Jabatan

Yang mengejutkan, Kades Bakalan secara jujur menyatakan keberatannya menerima proyek dengan skema seperti ini. Ia merasa terbebani dengan tanggung jawab fisik yang dikerjakan oleh pihak luar namun secara administratif melekat pada desa.

​”Aku sebenernya yo emoh (tidak mau) to mas dikasih ngeneki. Gak mampu to deso dikasih ngeneki. Aku tinggal 4 tahun wae, tiwas resiko,” keluh Kades menutup pembicaraan.

​Indikasi Pelanggaran Swakelola

Pernyataan Kades ini semakin memperkuat dugaan bahwa proyek BKKD yang seharusnya dikelola secara swakelola oleh Tim Pelaksana (Timlak) Desa sesuai regulasi, nyatanya telah “dikondisikan” oleh pihak-pihak tertentu.­

​Jika benar ada pengaturan pelaksana dari oknum pejabat kabupaten, maka hal ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi, tetapi juga mencederai semangat otonomi desa dan rawan menjadi pintu masuk tindak pidana korupsi karena lemahnya kontrol kualitas oleh desa sebagai pemilik wilayah.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Pak Andik (Asisten 3) dan pihak-pihak terkait yang namanya disebut oleh Kades Bakalan untuk memberikan hak jawab.

​Tim Media Suarakeadilannews.id , akan terus mengawal kasus ini hingga ke tingkat dinas terkait dan aparat penegak hukum jika ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan proyek ini.

Kami membuka ruang hak jawab seluas-luasnya bagi pihak terkait demi keberimbangan informasi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *