BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 9 maret 2026.Transparansi pengerjaan proyek infrastruktur di tingkat desa kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek jalan aspal di Desa Jawik, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, menuai polemik. Selain kualitas pengerjaan yang diragukan karena aspal sudah mulai mengelupas, proyek tersebut diketahui tidak dilengkapi papan informasi resmi.
Pantauan di lapangan pada Senin (9/3), tidak ditemukan atribut informasi proyek sebagaimana lazimnya pembangunan yang menggunakan anggaran publik. Masyarakat pun buta akan nilai anggaran, sumber dana, kontraktor pelaksana, hingga durasi pengerjaan.
Minim Transparansi, Kualitas Diragukan
Ketiadaan papan proyek ini memicu spekulasi di tengah warga. Pasalnya, papan informasi adalah syarat wajib untuk menjamin akuntabilitas. Tanpa data tersebut, warga sulit mengawasi apakah pengerjaan sudah sesuai spesifikasi atau tidak.
”Kondisi aspal yang baru saja dipasang tapi sudah ada yang lepas-lepas semakin memperparah keraguan kami. Ini uang rakyat, harusnya jelas siapa yang mengerjakan dan berapa anggarannya,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Beberapa poin krusial yang hilang dari lokasi proyek antara lain:
Identitas Pelaksana: Tidak diketahui nama kontraktor atau kualifikasi teknis pemenang tender.
Detail Anggaran: Tidak ada keterangan apakah dana bersumber dari APBD, APBN, atau Dana Desa.
Pengawasan: Tidak ada data mengenai jadwal pelaksanaan dan instansi yang bertanggung jawab sebagai pengawas lapangan.
Satgas Progib Jatim Angkat Bicara
Ketua Satgas Pro Garda Indonesia Bersatu (Progib) Jawa Timur, Agus MO, turut menyoroti karut-marut proyek di Desa Jawik tersebut. Putra daerah Bojonegoro ini menilai ketiadaan papan proyek bukan sekadar masalah administrasi, melainkan indikasi lemahnya tata kelola pembangunan.
”Kami meminta Pemerintah Desa Jawik segera memasang papan informasi proyek secara lengkap. Transparansi adalah kunci membangun kepercayaan masyarakat. Jangan sampai uang rakyat menguap tanpa manfaat yang berkelanjutan,” tegas Agus.
Ia menambahkan, setiap proyek dengan nilai tertentu wajib mematuhi aturan keterbukaan informasi publik. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menjadi pelanggaran hukum terkait penggunaan anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Redaksi belum menerima konfirmasi maupun klarifikasi resmi, baik dari pihak Pelaksana maupun Tim Pelaksana (Timlak) Desa Jawik. (Bersambung)












