Malang, Suara keadilannews.id— Program dan Redistribusi Tanah di Desa Gadungsari Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, kini berubah menjadi sorotan publik. Alih-alih meringankan beban rakyat kecil, program nasional ini diduga kuat dijadikan ladang pungutan liar oleh oknum pemerintah desa.
Sejumlah warga mengaku diminta menyetorkan uang hingga Rp1.700.000., sampai per bidang tanah, tanpa kwitansi resmi. “Kami diminta membayar sampai dua juta rupiah, tapi tidak dikasih bukti bayar sama sekali,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Padahal, sesuai SKB Tiga Menteri (ATR/BPN, Mendagri, Mendes PDTT), biaya resmi hanya Rp150.000 untuk wilayah Jawa dan Bali. Dugaan pungutan hingga jutaan rupiah ini jelas mengindikasikan mark-up biaya lebih dari sepuluh kali lipat dari ketentuan.
Data yang dihimpun menyebutkan, dari kuota sekitar 350 bidang tanah, baru 240 sertifikat terealisasi. Namun, proses administratif yang tidak transparan menimbulkan keresahan mendalam di masyarakat. Modus tanpa kwitansi diduga sengaja dilakukan untuk menghapus jejak administratif dan menghindari jeratan hukum.
Kondisi ini mencoreng program prioritas Presiden yang sejatinya bertujuan memberi kepastian hukum bagi rakyat kecil. Publik kini menanti langkah tegas aparat penegak hukum dan Inspektorat Kabupaten Malang untuk mengusut dugaan praktik culas ini.
Upaya klarifikasi kepada Kepala Desa Gadungsari Guntur Prayetno melalui pesan WhatsApp tidak membuahkan hasil. Pesan terbaca, namun sang Kades memilih bungkam.
Namun, sikap Camat Tirtoyudo justru menimbulkan tanda tanya besar. Hingga berita ini diturunkan, belum ada langkah kongkret dari fihak kecamatan. Jawaban Camat Tirtoyudo Nita yang hanya menyebut “Masih mau konfirmasi ke desa dulu” melalui pesan singkat Warsaaf, sehingga memicu spekulasi miring di tengah masyarakat.
Masyarakat berharap keadilan ditegakkan, agar program nasional yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak dikotori kepentingan oknum tak bertanggung jawab. (Skr)
Bersambung…












