Malang, Suara keadilanews.id— Dugaan praktik “upeti emas” di BPJS Kesehatan Cabang Malang mencuat lewat surat aduan anonim yang beredar di publik. Isi laporan menyebut fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama harus menyetor emas batangan: 10 gram untuk awal kontrak, 5 gram untuk perpanjangan. Transaksi disebut berlangsung di luar kantor, secara diam-diam.
Selain itu, aduan menyeret isu distribusi rujukan pasien dan dugaan “jatah” klaim layanan. Pasien diduga diperlakukan sebagai objek perebutan, bukan subjek pelayanan.
Menanggapi hal ini, DPRD Kabupaten Malang melalui Komisi IV memilih jalur hearing. Wakil Ketua Komisi IV, Zulham Mubarok, menyatakan akan menindaklanjuti sesuai prosedur. Pernyataan tersebut dinilai normatif oleh sejumlah pihak, mengingat dugaan kasus ini menyentuh integritas layanan publik.
Di luar gedung dewan, aktivis menilai kasus ini bukan hal baru. Mereka menyebut keresahan sudah lama beredar di kalangan tenaga kesehatan, termasuk rumor “arisan wajib” Rp400 ribu per bulan.
Ironi juga muncul terkait regulasi tenaga kesehatan. Di satu sisi, mantri dan bidan dibatasi aturan ketat. Di sisi lain, mereka dilibatkan dalam kegiatan seperti sunat massal yang difasilitasi aparat.
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum. Publik berharap pejabat baru di kepolisian Kabupaten Malang berani membongkar dugaan praktik ini, bukan sekadar menjalankan rotasi jabatan.
Pertanyaan publik tetap sederhana: apakah kasus ini akan diusut tuntas, atau kembali menguap seperti banyak kasus sebelumnya? (HR)
Bersambung…..












