Banner Iklan
Berita

Backdrop Hilang, Polemik Menguat: Simbol Politik di Malang Dipertanyakan*

111
×

Backdrop Hilang, Polemik Menguat: Simbol Politik di Malang Dipertanyakan*

Sebarkan artikel ini

Malang, Suara keadilanNews.id– Polemik hilangnya foto Wakil Bupati Malang dalam backdrop acara resmi Perumda Tirta Kanjuruhan kian bertransformasi dari sekadar “kesalahan teknis” menjadi isu serius yang sarat tafsir politik. Apa yang awalnya dianggap kelalaian administratif, kini dipandang sebagai pengabaian simbolik—bahkan disinyalir sebagai manuver politik terselubung.

Reaksi keras datang dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota DPRD Kabupaten Malang, Gus Mahrus Ali, menegaskan insiden ini bukan hal sepele.
“Ini bukan sekadar backdrop. Ini soal pengakuan terhadap kepemimpinan. Ketika Wakil Bupati ‘dihilangkan’, itu bukan kelalaian—itu pesan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut memantik spekulasi publik. Banyak pihak menilai absennya foto Wakil Bupati mencerminkan friksi politik internal yang sengaja dikomunikasikan lewat simbol visual. Isu pun melebar ke ranah sensitif: relasi antara kekuasaan birokrasi dan basis kultural Nahdlatul Ulama (NU) di Malang Raya. Mengingat kedekatan Wakil Bupati dengan tradisi NU, polemik ini berpotensi memicu resonansi sosial yang lebih luas.
“Kalau dianggap remeh, ini keliru besar. Bisa dibaca sebagai pengabaian terhadap simbol NU. Dampaknya bisa sosial, bukan sekadar politik,” kata seorang tokoh masyarakat Nahdliyin.

Sorotan tajam kini mengarah ke jajaran pimpinan Perumda Tirta Kanjuruhan. Direktur Utama, H. Syamsul Hadi, berada dalam tekanan publik. Desakan evaluasi kepemimpinan mulai bermunculan.
“Kalau hal sesederhana ini saja bisa lolos, bagaimana dengan urusan strategis? Ini bukan lagi soal teknis, ini soal kontrol,” kritik seorang pengamat kebijakan publik.

Situasi kian keruh karena sikap diam pihak Perumda. Hingga kini belum ada klarifikasi resmi. Alih-alih meredam, diamnya institusi justru memperkuat kecurigaan publik.
“Diam itu bukan netral. Dalam situasi seperti ini, diam bisa berarti pembiaran—atau bahkan pembenaran,” sindir seorang aktivis.

Di tengah memanasnya polemik, kalangan akademisi mencoba memberi perspektif rasional. Dekan FISIP UNIRA Malang, Husnul Hakim Sy, menegaskan bahwa persoalan ini tidak serta-merta pelanggaran hukum.
“Tidak ada aturan yang secara eksplisit mewajibkan pencantuman foto Wakil Bupati dalam setiap kegiatan BUMD. Jadi ini bukan serta-merta pelanggaran hukum,” jelasnya.
Namun ia menekankan, kepala daerah dan wakilnya adalah satu kesatuan kepemimpinan yang semestinya tercermin dalam praktik kelembagaan, termasuk melalui simbol visual.
“Backdrop bukan sekadar desain. Itu bagian dari komunikasi politik dan representasi kekuasaan. Ketidakhadiran salah satu figur tetap akan memunculkan tafsir,” tambahnya.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa dalam tata kelola publik, detail bukan hal remeh. Simbol sekecil apa pun bisa membawa makna besar—dan dalam konteks politik lokal, berpotensi memantik kegaduhan luas. Kini publik menunggu: apakah ini benar sekadar kelalaian, atau pesan politik yang sengaja dikirim tanpa kata? (HR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *