BOJONEGORO – suarakeadilannews.id -15/04/2026. Kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kembali mencuat di wilayah hukum Polres Bojonegoro. Seorang warga Desa Kedungadem, Nanik Yuliani, resmi melayangkan pengaduan terkait penyebaran foto dan video dirinya yang dilakukan tanpa izin melalui media sosial.
Kronologi Penyebaran Konten
Berdasarkan keterangan pelapor, konten yang merugikan dirinya tersebut telah beredar di platform TikTok dalam dua minggu terakhir. Penelusuran mandiri yang dilakukan korban mengarah pada sebuah akun bernama Prawito Lukman E sebagai pihak yang diduga menyebarluaskan unggahan tersebut.
Alur penyebaran konten ini diduga melibatkan beberapa pihak secara berantai:
Awal Pembuatan: Video diduga pertama kali direkam oleh oknum berinisial AL.
Distribusi Privat: Dari AL, konten dikirimkan kepada SP, yang kemudian meneruskannya kepada YN.
Publikasi: Konten tersebut akhirnya sampai ke tangan terlapor dan diunggah ke ruang publik digital.
Dampak dan Kerugian Korban
Nanik menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan konsen atau izin dalam bentuk apa pun untuk perekaman maupun publikasi konten tersebut. Akibat tindakan ini, ia mengaku mengalami tekanan psikologis yang hebat.
”Saya merasa sangat malu di lingkungan masyarakat. Nama baik dan reputasi pribadi saya rusak akibat penyebaran ini,” ungkapnya dalam laporan tersebut.
Langkah Hukum dan Barang Bukti
Sebagai dasar laporan, korban telah menyerahkan sejumlah bukti krusial kepada penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro, yang meliputi:
Tangkapan layar (screenshot) video yang beredar di TikTok.
Identitas akun yang diduga sebagai penyebar utama.
Dokumen cetak bukti penyebaran digital.
Laporan ini merujuk pada jeratan Pasal 27 ayat (1) dan/atau ayat (3) UU ITE No. 19 Tahun 2016, serta Pasal 310 dan 311 KUHP terkait pencemaran nama baik.
Penanganan Kepolisian
Saat ini, pihak kepolisian telah menerima laporan tersebut dan sedang melakukan penanganan awal. Korban berharap pihak berwajib segera menindaklanjuti kasus ini dengan melakukan penyelidikan mendalam guna menghentikan penyebaran konten dan memberikan kepastian hukum.
