Banner Iklan

UNDAR Pastikan Ijazah Eka Selvia Fiktif, Bupati Bojonegoro Bentuk Tim Ad Hoc Sidang Disiplin

159
×

UNDAR Pastikan Ijazah Eka Selvia Fiktif, Bupati Bojonegoro Bentuk Tim Ad Hoc Sidang Disiplin

Sebarkan artikel ini

​BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 16 April 2026. Kasus dugaan penggunaan ijazah ilegal oleh oknum pengajar SMPN 1 Temayang, Eka Selvia Desy Lestari, memasuki babak akhir yang krusial. Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR) Jombang secara resmi telah mengeluarkan surat jawaban verifikasi yang menyatakan bahwa ijazah atas nama tersebut tidak terdaftar dalam pangkalan data mereka.

​Melalui surat resmi Nomor: 288/B/Undar/IV/2026, Rektor UNDAR menegaskan bahwa saudari Eka Selvia Desy Lestari (NPM: 08555118) tidak terdaftar, baik di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) maupun dalam Buku Induk kampus. Dengan keluarnya surat ini, status ijazah yang digunakan untuk mendaftar PPPK tersebut dipastikan tidak memiliki legitimasi hukum dari lembaga pendidikan terkait.

​Menanggapi bukti autentik tersebut, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Bojonegoro menyatakan telah mengambil langkah tegas. Pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kini telah menaikkan status pemeriksaan ke tingkat formal.

​”Dalam upaya percepatan, Bapak Bupati sudah menetapkan SK Tim Pemeriksa Ad Hoc sebagaimana amanat PP 94/2021. Insyaallah sudah terjadwalkan minggu depan sidang terkait hal tersebut,” ujar Daniar, perwakilan BKPP Bojonegoro, saat dikonfirmasi melalui pesan whatsapp pada Kamis (16/4).

​Pembentukan Tim Ad Hoc ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang juga berlaku bagi PPPK. Tim ini bertugas untuk merumuskan keputusan akhir terkait status kepegawaian Eka Selvia berdasarkan temuan fakta lapangan dan surat resmi dari pihak universitas.

​Meskipun bukti ketidakabsahan ijazah sudah bersifat final dari pihak kampus, BKPP menegaskan bahwa terdapat tahapan administratif yang harus dilalui sebelum keputusan pemecatan atau pembatalan status PPPK dijatuhkan.

​”Sementara kami hanya bisa menyampaikan bahwa saat ini sudah berproses tindak lanjut (TL). Keputusan final administrasinya akan disampaikan setelah seluruh tahapan selesai,” tambah Daniar.

​Di sisi lain, publik mendesak agar proses ini dilakukan secara transparan. Mengingat bukti ijazah fiktif ini telah mencederai integritas seleksi ASN, hasil sidang Tim Ad Hoc minggu depan diharapkan langsung dipublikasikan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat Bojonegoro.

​Jika terbukti melakukan manipulasi data, oknum yang bersangkutan tidak hanya terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PPPK, namun juga potensi konsekuensi hukum pidana terkait penggunaan dokumen palsu.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *