Banner Iklan

Bukannya Tanam Pohon Malah Tanam Tagihan: Aktivis Sebut KTH Wono Joroto Salah Kaprah!

113
×

Bukannya Tanam Pohon Malah Tanam Tagihan: Aktivis Sebut KTH Wono Joroto Salah Kaprah!

Sebarkan artikel ini

BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 18/04/2026. Kebijakan Kelompok Tani Hutan (KTH) “Wono Joroto” Desa Gamongan ,kecamatan Tambakrejo, kabupaten Bojonegoro, dalam menarik iuran “Dana Rehabilitasi Hutan” memicu polemik hangat. Berdasarkan dokumen fisik yang ditemukan di lapangan, iuran tersebut ditarik dengan nominal yang bervariasi namun dalam angka yang sangat signifikan bagi petani penggarap.

​Detail Nominal Iuran yang Mencekik

​Dalam bukti slip penarikan iuran untuk tahun 2026 yang ditandatangani oleh Ketua KTH Wono Joroto, Bapak Safuan, terungkap angka-angka yang sangat membebani warga. Redaksi menemukan empat sampel nominal berbeda (nama disamarkan demi keamanan):

​Slip 1: Menunjukkan tagihan sebesar Rp 1.009.960.

​Slip 2: Menunjukkan tagihan sebesar Rp 374.220.

​Slip 3: Menunjukkan tagihan sebesar Rp 350.000.

​Slip 4: Menunjukkan tagihan sebesar Rp 280.140.

​Semua slip tersebut memiliki batas jatuh tempo pembayaran pada 30 April 2026. Munculnya angka-angka hingga menembus satu juta rupiah ini memperkuat kritik bahwa KTH justru memberikan beban finansial berat di tengah kondisi hutan yang masih gundul.

​Mantri Perhutani Mengaku Tidak Dilibatkan

​Kabar mengejutkan datang dari pihak pemangku wilayah hutan setempat. Saat dikonfirmasi di kediamannya pada Jumat (17/04/2026), Mantri Perhutani menyatakan secara tegas bahwa dirinya tidak pernah diajak koordinasi terkait mekanisme maupun kebijakan penarikan iuran tersebut.

​Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai legalitas koordinatif penarikan dana di wilayah yang seharusnya berada di bawah pengawasan teknis Perhutani.

​Kritik Aktivis: Hutan Butuh Pohon, Bukan Kertas Tagihan

​Aktivis lingkungan, Zaenal Abidin, menilai langkah ini salah kaprah. Ia menekankan bahwa fokus utama KTH seharusnya adalah aksi nyata penanaman pohon dan sinergi dengan instansi terkait untuk mendapatkan bantuan bibit, bukan malah membebani petani dengan tarikan dana mandiri.

​”Jika pengurus hanya sibuk menagih uang tanpa koordinasi dengan petugas lapangan (Mantri), jangan salahkan jika muncul mosi tidak percaya. Rakyat kecil butuh solusi hijau, bukan tumpukan kertas tagihan,” tegas Zaenal.

​Pembelaan Ketua KTH: Kewajiban Penggarap

​Menanggapi kritik tersebut, Ketua KTH Wono Joroto, Safuan, menyatakan bahwa dana tersebut diperuntukkan bagi reboisasi. Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi setiap penggarap untuk ikut serta memulihkan lahan agar tidak gundul.

​”Salah satu kewajiban penggarap itu mereboisasi lahan tersebut biar tidak gundul. Acuan saya adalah Permen LHK No. 9 Tahun 2021 Pasal 93,” ujar Safuan saat dikonfirmasi.

​Benturan Aturan dan Transparansi

​Meskipun Ketua KTH mengacu pada Permen LHK, publik mempertanyakan sinkronisasi kebijakan ini dengan UU Cipta Kerja yang menekankan penyederhanaan beban bagi masyarakat. Penarikan iuran dengan nominal beragam tanpa koordinasi dengan pihak Mantri menimbulkan kecurigaan akan adanya transparansi yang kurang dalam penghitungan angka-angka tersebut.

​Hingga saat ini, warga Desa Gamongan masih menanti kejelasan mengenai dasar penghitungan nominal iuran yang berbeda-beda serta bagaimana pertanggungjawaban dana yang terkumpul nantinya akan digunakan secara nyata di lapangan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *