Banner Iklan

Sidang Ad Hoc Ijazah Fiktif PPPK Bojonegoro Rampung, Publik Menanti Keberanian Bupati Ambil Tindakan Tegas

103
×

Sidang Ad Hoc Ijazah Fiktif PPPK Bojonegoro Rampung, Publik Menanti Keberanian Bupati Ambil Tindakan Tegas

Sebarkan artikel ini

​BOJONEGORO – suarakeadilannews.id – 23/04/2026. Teka-teki nasib oknum PPPK, Eka Selvia Desy Lestari, yang diduga menggunakan ijazah fiktif dari Universitas Darul ‘Ulum (UNDAR) Jombang kini berada di tangan Bupati Bojonegoro. Tim Pemeriksa Ad Hoc yang dibentuk berdasarkan PP 94/2021 dilaporkan telah selesai melakukan sidang pemeriksaan pada Kamis (23/4).

​Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi BKPP Bojonegoro, Daniar, mengonfirmasi bahwa sidang tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan saran yang akan segera dilaporkan kepada Bupati. Namun, BKPP masih enggan membeberkan hasil sidang tersebut kepada publik dengan dalih aturan kerahasiaan proses sebelum adanya keputusan final dari pejabat yang berwenang.

​”Kesimpulan dalam hasil sidang pemeriksaan sesuai PP 94/21 tidak diperkenankan untuk dipublikasikan kecuali yang sudah menjadi keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati),” ujar Daniar saat dikonfirmasi. Melalui pesan whatsapp.

​Sikap Kritis Publik: Jangan Ada Ulur Waktu

Meski proses administratif berjalan, publik mulai mempertanyakan urgensi waktu yang dibutuhkan. Pasalnya, bukti dari pihak UNDAR melalui surat resmi Nomor: 288/B/Undar/IV/2026 sudah sangat benderang: nama yang bersangkutan tidak terdaftar di PDDikti maupun Buku Induk kampus.

​Dengan bukti yang sudah dianggap “final” oleh pihak universitas, proses di tingkat Bupati diharapkan tidak lagi menjadi ruang untuk kompromi atau penundaan yang berlarut-larut.

​Integritas ASN Bojonegoro kini dipertaruhkan. Jika bukti ijazah fiktif sudah nyata, maka sanksi berat berupa pemberhentian secara tidak hormat bukanlah pilihan, melainkan keharusan sesuai amanat regulasi.

​Kini, bola panas ada di meja Bupati Bojonegoro. Apakah Pemkab akan bergerak cepat menjaga marwah birokrasi, atau justru terjebak dalam labirin birokrasi yang memicu keraguan publik akan transparansi dan akuntabilitas di Bumi Angling Dharma?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *