SKN id – LUWU UTARA,– Sorotan* mengecam keras dugaan pengalihan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Kalla Arebama sebesar Rp200 juta di duga untuk membiayai peringatan HUT Kabupaten Luwu Utara ke-27.
Dana itu disebut semestinya menjadi hak warga Kecamatan Rampi sebagai wilayah lingkar operasi perusahaan. Namun faktanya, dana justru mengalir ke kegiatan seremonial sementara akses jalan antar desa di Rampi masih rusak parah.
“Warga terpaksa gotong royong memperbaiki jalan secara swadaya. Ironisnya, kami malah didenda Rp30 juta oleh oknum. Denda itu entah dibawa ke mana,” kata *Rispandi , Aktivis Lingkungan Hidup* yang juga narahubung Sorotan, Selasa (29/4/2026).
*Empat Poin Keberatan Sorotan:*
1. *Tak Ada Musyawarah*
Sorotan menyebut tidak pernah ada forum atau kesepakatan dengan warga Rampi terkait pengalihan dana ke acara HUT. Padahal UU PT No. 40/2007 dan PP 47/2012 mewajibkan CSR dilaksanakan secara partisipatif.
2. *Salah Prioritas*
“Prinsip CSR adalah menjawab kebutuhan dasar. 200 juta untuk panggung HUT berbanding terbalik dengan jembatan warga yang nyaris ambruk,” tegas Baso.
3. *Cidera Kepercayaan*
Menurut Baso, CSR seharusnya menjadi bukti kehadiran perusahaan. “Yang terjadi justru warga merasa dikhianati. Perusahaan untung di tanah kami, tapi pesta di kota,” ujarnya.
4. *Potensi Langgar Hukum*
Sorotan menilai pengalihan ini bertentangan dengan Pasal 74 UU 40/2007 serta Pasal 5 dan 8 PP 47/2012. “Jika ada unsur paksaan dari pejabat, patut diduga ada gratifikasi,” tambah Baso.
*Tuntutan Sorotan:*
Sorotan mendesak empat hal kepada Pemda Luwu Utara dan PT Kalla Arebama:
1. Audit forensik terbuka aliran dana CSR 2025-2026 oleh DPRD, OJK, dan Kemenkumham.
2. PT Kalla Arebama wajib mengganti dengan program CSR baru senilai Rp200 juta khusus infrastruktur Rampi jika dana sudah terpakai.
3. Hentikan kriminalisasi warga yang memperbaiki jalan secara swadaya.
4. Gelar RDP lanjutan dengan menghadirkan perwakilan 6 desa di Rampi.
“Kami tidak anti HUT Kabupaten. Tapi pesta tidak boleh di atas penderitaan warga. CSR adalah hak kami, bukan kado untuk pejabat,” kata Baso.
Sorotan memberi tenggat 7×24 jam. Jika tak ada tanggapan konkret, mereka akan mengadu ke Komnas HAM, Ombudsman RI, dan melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang ke Kejaksaan.
Hingga berita ini diturunkan* wartawan masih berupaya mengonfirmasi pihak PT Kalla Arebama, DPRD Komisi II, dan Pemkab Luwu Utara.
*[BR]*












